BONTANG – Upaya penguatan sektor pangan nasional terus diperluas melalui kolaborasi lintas lembaga. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan PT Pupuk Indonesia (Persero) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama pendistribusian pupuk, Kamis (29/01/2026), sebagai bagian dari strategi nasional mewujudkan ketahanan pangan dan target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan jajaran PT Pupuk Indonesia di kawasan PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), Bontang. Kegiatan ini dirangkaikan dengan peresmian proyek revamping pabrik amonia 2 Pupuk Kaltim, yang bertujuan meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menekan biaya dan emisi.
Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, di antaranya Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura ke-XXI Adji Mohammad Arifin, serta Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni. Hadir pula Kapolda Kaltim Irjen Endar Priantoro dan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan langkah konkret dalam memperbaiki tata kelola distribusi pupuk nasional. Menurutnya, keberhasilan sektor pertanian sangat bergantung pada ketepatan distribusi sarana produksi, terutama pupuk.
“Kami melaksanakan penandatanganan MOU untuk pendistribusian pupuk, sehingga pupuk betul-betul bisa tepat sasaran sampai di masyarakat petani yang membutuhkan, dan harapan kita juga sampai tepat waktu,” kata Jenderal Sigit di lokasi.
Ia menyoroti dampak besar dari keterlambatan distribusi pupuk terhadap produktivitas pertanian nasional.
“Karena tadi disampaikan bahwa keterlambatan satu minggu, itu akan berdampak terhadap penurunan produktivitas, dan apabila dinasionalkan, itu merugikan 100 triliun,” imbuhnya.
Dari sisi produksi, proyek revamping pabrik amonia dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan daya saing industri pupuk nasional. Modernisasi fasilitas ini memungkinkan efisiensi energi produksi sebesar 10 hingga 16 persen, sekaligus menurunkan emisi karbon dan biaya pokok produksi. Dengan efisiensi tersebut, harga pupuk diharapkan lebih stabil dan terjangkau bagi petani.
Kapolri menegaskan bahwa Polri tidak hanya berperan dalam aspek keamanan, tetapi juga menjadi bagian dari sistem pendukung kebijakan strategis negara, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan.
“Dan ini yang tentunya menjadi perhatian kita, sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita sedang membuat roadmap ke depan. Selain untuk mewujudkan swasembada pangan, ke depan kita betul-betul bisa mewujudkan Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi lumbung padi dunia,” ucapnya.
“Dan ini tentunya kami dari jajaran institusi Polri berterima kasih, dan kami akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya,” sambungnya.
Lebih lanjut, Kapolri juga menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk terlibat aktif dalam pengawasan distribusi pupuk.
“Dan saya perintahkan seluruh jajaran untuk ikut mengawal terkait dengan distribusi pupuk sehingga tepat sasaran, produktivitas dari petani juga betul-betul optimal, dan pencapaian dan peningkatan swasembada pangan yang sebagaimana ditargetkan oleh Bapak Presiden betul-betul bisa berjalan dengan maksimal,” tegasnya.
Kolaborasi antara Polri dan PT Pupuk Indonesia ini menunjukkan bahwa isu pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor pertanian semata, tetapi merupakan agenda nasional lintas sektor. Sinergi antara keamanan, industri, dan kebijakan publik diharapkan mampu memperkuat rantai pasok pangan dari hulu hingga hilir, sekaligus mempercepat pencapaian target swasembada pangan dan posisi strategis Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. []
Diyan Febriana Citra.