TANGERANG – Proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus bergerak sebagai bagian dari transformasi tata kelola pemerintahan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan sekadar proyek fisik, melainkan bagian dari agenda jangka panjang pemindahan pusat pemerintahan Indonesia.
Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming menyatakan bahwa kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke IKN menjadi sinyal kuat kesinambungan kebijakan pembangunan ibu kota negara. Menurutnya, kehadiran langsung kepala negara menunjukkan bahwa proyek IKN tetap berada dalam prioritas nasional dan bukan sekadar wacana politik.
“Saya kira kunjungan terakhir Pak Presiden ke IKN sudah cukup mematahkan beberapa keraguan terkait IKN. IKN tidak mangkrak, bukan kota hantu,” ujar Gibran saat berkunjung ke kantor B-Universe, Tangerang, Kamis (29/01/2026).
Gibran menjelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan secara bertahap dengan pendekatan terencana, bukan pembangunan instan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah lebih dulu meninjau langsung kawasan IKN pada akhir tahun lalu, kemudian disusul oleh Presiden Prabowo sekitar dua pekan setelahnya untuk memastikan progres di lapangan berjalan sesuai target nasional.
“Saya ke sana akhir tahun, dua minggu setelahnya Pak Presiden juga ke sana untuk meninjau progres pembangunan. Dari yang saya lihat, progresnya sudah sesuai dengan linimasa,” jelasnya.
Dalam pandangan Gibran, fokus utama pemerintah saat ini tidak hanya pada pembangunan infrastruktur dasar, tetapi juga pada pembentukan kawasan pemerintahan yang lengkap dan fungsional. Pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif menjadi prioritas strategis karena akan menentukan kesiapan IKN sebagai pusat kekuasaan negara secara utuh.
Ia menyebut percepatan pembangunan kawasan tersebut ditargetkan rampung pada 2028, sejalan dengan proses bertahap pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN sebagai bagian dari transisi sistem pemerintahan.
Selain itu, Gibran juga mengungkapkan bahwa pembangunan Istana Wakil Presiden di IKN telah memasuki tahap akhir. Hal ini menjadi simbol kesiapan struktur pemerintahan untuk mulai beroperasi secara bertahap dari kawasan ibu kota baru.
Ia bahkan telah menginstruksikan stafnya untuk mulai berkantor di IKN sebagai bentuk penyesuaian sistem kerja pemerintahan pusat. Langkah ini dinilai sebagai bagian dari persiapan administratif dan kelembagaan sebelum pemindahan dilakukan secara penuh.
Dalam aspek sumber daya manusia, pemerintah juga mulai menjalankan skema pemindahan ASN secara bertahap. Gibran menyebut proses tersebut telah mulai diformalkan oleh Kementerian PANRB.
“Saya lihat ada sekitar 4.000 ASN yang akan dipindahkan tahun ini,” katanya.
Dari sisi fasilitas publik dan infrastruktur penunjang, pembangunan IKN dinilai telah menunjukkan perkembangan signifikan. Berbagai fasilitas strategis seperti rumah sakit, gedung kementerian, sarana pendidikan, hingga hunian ASN telah tersedia dan mulai difungsikan secara bertahap.
“Rumah sakit peralatannya sudah masuk semua, kantor-kantor kementerian juga sudah berdiri. Kami bahkan sempat tinggal di rumah susun ASN dan menara ASN. Jadi saya kira progresnya sudah cukup baik,” pungkasnya.
Dengan perkembangan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa pembangunan IKN bukan proyek simbolik, melainkan agenda transformasi nasional yang dirancang untuk membentuk pusat pemerintahan baru yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. []
Diyan Febriana Citra.