BOGOR – Pemerintah pusat mulai mematangkan langkah konkret pembangunan hunian vertikal bersubsidi sebagai bagian dari strategi jangka panjang penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan kompleks rumah susun (rusun) bersubsidi di atas lahan seluas 30 hektare di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Perkembangan proyek tersebut dilaporkan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Kamis (29/01/2026) malam. Pertemuan itu menjadi forum evaluasi sekaligus pemantangan tahapan awal pembangunan kawasan hunian bersubsidi tersebut.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo dan Menteri PKP berlangsung cukup intens, lebih dari satu jam. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menerima paparan detail terkait progres fisik maupun perencanaan teknis pembangunan.
“Dalam pertemuan lebih dari 1 jam tersebut, dibahas beberapa hal terkait perumahan yaitu telah dilaksanakannya land clearing lahan seluas 30 hektare untuk rumah susun bersubsidi di Cikarang, Kabupaten Bekasi; telah rampungnya rencana groundbreaking 141.000 unit rumah bersubsidi yang nantinya akan tersebar di 3 kawasan berdekatan tersebut,” kata Seskab Teddy menjelaskan poin-poin laporan Maruarar kepada Presiden.
Selain progres pembukaan lahan, laporan juga menekankan keunggulan lokasi kawasan rusun tersebut. Menurut Teddy, kawasan yang akan dibangun berada di wilayah strategis karena dekat dengan pusat perkotaan dan memiliki akses ke berbagai fasilitas umum penting.
“Dengan adanya pembangunan tersebut, diperkirakan akan terserap sekitar 80.000 tenaga kerja di segala sektor dan mempercepat perputaran rantai perekonomian,” sambung Teddy menjelaskan isi laporan Maruarar.
Dari sudut pandang kebijakan publik, proyek ini tidak hanya diposisikan sebagai pembangunan hunian semata, tetapi juga sebagai instrumen penggerak ekonomi lokal dan regional. Penyerapan tenaga kerja, keterlibatan sektor konstruksi, perbankan, industri bahan bangunan, hingga sektor jasa diperkirakan akan menciptakan efek berantai terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar Cikarang dan Bekasi.
Teddy juga menegaskan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo menempatkan isu perumahan sebagai prioritas sosial. Fokusnya adalah memastikan masyarakat dari berbagai lapisan ekonomi dapat mengakses hunian yang layak dan terjangkau.
“Salah satu langkahnya adalah adanya rumah layak bersubsidi dan pemangkasan segala macam bentuk perizinan serta biaya pengurusan izin dan administrasi,” ujar Teddy.
Kebijakan pemangkasan perizinan dan administrasi tersebut dipandang sebagai upaya struktural untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala utama dalam pembangunan rumah rakyat, baik bagi pengembang maupun calon penghuni.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman juga menegaskan target ambisius pemerintah dalam pembangunan rusun bersubsidi pada 2026.
“Kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026,” kata Menteri PKP dalam acara Peningkatan Sinergi dan Koordinasi Pelaksanaan Program Strategis Sektor Perumahan Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (15/01/2026) minggu lalu.
Ara, panggilan akrab Maruarar Sirait, menjelaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mematangkan regulasi agar target tersebut tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan secara sistematis.
“Rusun kita matangkan aturan, kita pertemuan terus dengan para pengembang, kemudian juga perbankan, ada juga saya minta dilibatkan calon konsumen untuk memastikan ini berhasil,” kata Ara.
Pendekatan kolaboratif tersebut menunjukkan bahwa pembangunan rusun bersubsidi tidak hanya mengandalkan negara sebagai aktor tunggal, melainkan melibatkan dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat sebagai calon penghuni. Dengan model ini, pemerintah berharap program perumahan nasional tidak sekadar memenuhi target angka pembangunan, tetapi juga menjawab kebutuhan riil masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan terintegrasi dengan pusat aktivitas ekonomi. []
Diyan Febriana Citra.