SURABAYA — Pemerintah pusat dan daerah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjamin kesiapan layanan transportasi selama arus mudik dan balik Lebaran 2026, khususnya di Jawa Timur yang menjadi salah satu simpul utama pergerakan masyarakat. Upaya ini dilakukan guna memastikan penyelenggaraan angkutan Lebaran berlangsung aman, tertib, dan selamat, sekaligus meminimalkan potensi kemacetan serta gangguan keselamatan.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, unsur TNI-Polri, serta para pemangku kepentingan transportasi menggelar rapat koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (20/02/2026). Pertemuan tersebut membahas kesiapan infrastruktur, sarana transportasi, hingga strategi pengendalian arus lalu lintas selama periode Lebaran.
“Kami hari ini sangat bergembira dan merasa terhormat dapat melakukan rapat koordinasi dengan Ibu Gubernur beserta jajaran, Pangdam, Kapolda, dan seluruh pemangku kepentingan membahas persiapan penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026,” kata Dudy.
Dalam paparannya, Dudy menjelaskan bahwa posko angkutan Lebaran akan beroperasi mulai 13 Maret hingga 29 Maret 2026. Keberadaan posko tersebut diharapkan mampu mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian operasional transportasi di lapangan, baik di jalur darat, laut, udara, maupun perkeretaapian.
“Sejumlah catatan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk penguatan layanan penyeberangan, akan segera ditindaklanjuti dengan penambahan armada kapal serta pengaturan teknis lainnya,” ujarnya.
Menurut dia, Jawa Timur memiliki sejumlah titik rawan kepadatan yang perlu mendapatkan perhatian khusus, seperti pasar tumpah, kawasan wisata, serta jalur lintasan angkutan barang berskala nasional. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan bersama pemerintah daerah dan aparat keamanan telah menyiapkan langkah antisipatif guna mengurai potensi penumpukan kendaraan.
Selain itu, perayaan Hari Raya Nyepi di Bali yang jatuh pada 19 Maret 2026 juga menjadi perhatian dalam pengaturan arus mudik. Dudy menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem penundaan perjalanan atau delaying system serta menyiapkan zona penyangga (buffer zone) di pelabuhan penyeberangan menuju Bali. Sosialisasi jadwal penutupan sementara layanan penyeberangan juga akan disampaikan secara resmi kepada masyarakat.
Ia menambahkan, pembatasan operasional angkutan barang akan diberlakukan selama periode 13–29 Maret 2026, khususnya untuk kendaraan dengan sumbu tiga ke atas, kecuali angkutan bahan pokok dan kebutuhan esensial.
“Pembatasan dilakukan tanpa melarang operasional sepenuhnya, melainkan pengaturan jadwal dan jenis kendaraan,” ujarnya.
Untuk mengurangi lonjakan arus perjalanan pada waktu tertentu, pemerintah juga menerapkan kebijakan work from anywhere (WFA) atau pengaturan kerja fleksibel. Kebijakan ini berlaku pada 16–17 Maret saat puncak arus mudik dan 25–26 Maret saat arus balik, setelah mendapatkan persetujuan Presiden serta Kementerian PANRB.
Secara nasional, hasil survei Kementerian Perhubungan memperkirakan sebanyak 143,7 juta orang atau hampir 144 juta penduduk akan melakukan perjalanan selama periode Lebaran 2026. Meski demikian, Dudy menegaskan bahwa pemerintah tetap mengantisipasi kemungkinan peningkatan jumlah pemudik, sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Pengaturan lalu lintas di jalan tol akan dilakukan melalui rekayasa seperti contraflow, sistem satu arah (one way), dan ganjil genap secara terpadu oleh Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri bersama jajaran kepolisian daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan komitmen pemerintah provinsi dalam membangun sinergi dengan seluruh pihak terkait demi kelancaran angkutan Lebaran.
“Kita membangun sinergi semaksimal mungkin, sedetail mungkin untuk memastikan angkutan Lebaran darat, laut, udara, kereta api maupun tol berjalan aman, lancar, selamat, dan membahagiakan,” ujar Khofifah. []
Diyan Febriana Citra.