JAKARTA – Kinerja fiskal awal tahun 2026 menunjukkan bahwa pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih berada dalam jalur yang terukur. Hingga akhir Januari 2026, APBN tercatat mengalami defisit sebesar Rp54,6 triliun atau setara 0,21 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah menilai capaian tersebut masih aman dan sesuai dengan desain kebijakan fiskal yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa posisi defisit tersebut mencerminkan keseimbangan antara percepatan belanja negara dan kinerja pendapatan yang tetap tumbuh positif.
“Posisi defisit APBN Rp54,6 triliun atau hanya 0,21 persen dari PDB. Angka ini masih sangat terkendali dan berada dalam koridor desain APBN 2026,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/02/2026).
Meski mencatatkan defisit, pendapatan negara pada Januari 2026 justru menunjukkan pertumbuhan signifikan secara tahunan. Realisasi pendapatan negara mencapai Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun, dengan pertumbuhan 20,5 persen secara year-on-year (yoy). Kondisi ini menandakan adanya perbaikan fundamental dalam penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan.
Penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp138,9 triliun atau 5,2 persen dari target. Angka tersebut terdiri atas penerimaan pajak sebesar Rp116,2 triliun dan kepabeanan serta cukai sebesar Rp22,6 triliun. Menurut Purbaya, lonjakan penerimaan pajak menjadi sinyal positif atas efektivitas pengelolaan fiskal.
“Pajak di bulan Januari itu tumbuh 30,7 persen dibandingkan tahun lalu. Ini artinya ada perbaikan makro sedikit atau banyak dari efisiensi pengumpulan pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Saya harap ke depannya berlanjut terus,” ujar Purbaya.
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp33,9 triliun atau 7,4 persen dari target. Walaupun secara tahunan mengalami koreksi 20,4 persen, Purbaya menjelaskan bahwa angka tersebut mencerminkan pemulihan pendapatan yang lebih berkelanjutan, mengingat pada tahun sebelumnya terdapat komponen penerimaan non-berulang. Selain itu, terjadi penyesuaian struktural setelah penerimaan dividen BUMN dialihkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Dari sisi belanja, pemerintah tampak agresif sejak awal tahun. Realisasi belanja negara mencapai Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target, tumbuh 25,7 persen (yoy). Akselerasi belanja ini, menurut pemerintah, ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama 2026.
Belanja pemerintah pusat mencatat pertumbuhan paling tinggi, yakni 53,3 persen (yoy), dengan realisasi Rp131,9 triliun. Lonjakan terutama terjadi pada belanja kementerian dan lembaga yang tumbuh 128,9 persen, sedangkan belanja non-K/L tumbuh 23,4 persen. Di sisi lain, transfer ke daerah terealisasi Rp95,3 triliun dengan pertumbuhan yang relatif stabil.
Dengan dinamika tersebut, keseimbangan primer APBN per Januari 2026 tercatat defisit Rp4,2 triliun. Pemerintah menilai posisi ini masih mencerminkan kehati-hatian fiskal. Pembiayaan anggaran sendiri telah terealisasi Rp105,1 triliun atau 15,2 persen dari target, yang dilakukan secara terukur untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.
“Dengan pendapatan yang tumbuh positif, belanja yang terakselerasi, dan defisit yang tetap terkendali, kami optimistis APBN akan terus menjaga stabilitas sekaligus mendukung momentum pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang 2026,” tutur Menkeu. []
Diyan Febriana Citra.