JAKARTA – Pemerintah memastikan kesiapan anggaran untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2026 bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri, meskipun regulasi teknis pencairannya masih dalam tahap finalisasi. Kepastian ini disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menegaskan bahwa negara telah menyiapkan dana sebesar Rp55 triliun guna menjamin hak pegawai negara tersebut menjelang Hari Raya Idulfitri.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Purbaya menjelaskan bahwa saat ini pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar hukum penyaluran THR. Ia menyebutkan bahwa proses tersebut sudah berada di tahap akhir dan tinggal menunggu waktu pengumuman resmi.
“Itu (aturan) sedang diproses, bentar lagi keluar. Tapi bukan kami yang mengumumkan, nanti Presiden yang mengumumkan,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/02/2026).
Menurut Purbaya, pengumuman resmi mengenai jadwal pencairan THR akan disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan bahwa seluruh aspek administratif dan regulasi telah rampung sebelum kebijakan tersebut disampaikan ke publik.
Meski demikian, ia menekankan bahwa dari sisi fiskal tidak terdapat kendala. Dana untuk pembayaran THR telah dialokasikan dan siap digunakan begitu aturan resmi diterbitkan.
“(Aturan) Kan sedang diproses. Nanti begitu Presiden pulang mungkin dia akan umumkan. Tapi dananya sudah siap,” ujar dia.
Saat ditanya lebih lanjut apakah pencairan THR dapat dimulai dalam waktu dekat, termasuk kemungkinan pada pekan berjalan, Purbaya menegaskan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Terserah Presiden.”
Sebelumnya, Purbaya telah memberi sinyal bahwa penyaluran THR bagi ASN, TNI, dan Polri direncanakan berlangsung pada awal bulan Ramadhan 2026. Ia menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pencairan dilakukan sedini mungkin agar dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat menjelang Lebaran.
“(Pencairan THR) Minggu pertama puasa,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (18/02/2026).
Namun demikian, ia tidak merinci tanggal pasti pencairan tersebut. Ia hanya menegaskan bahwa proses penyaluran tidak akan memakan waktu lama setelah aturan ditetapkan.
“Bentar lagi,” ujar dia menambahkan.
Kesiapan anggaran THR ini sebelumnya juga disampaikan Purbaya dalam acara Indonesia Economic Outlook 2026 yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/02/2026). Dalam forum tersebut, ia menyebutkan bahwa pemerintah telah mengalokasikan Rp55 triliun khusus untuk pembayaran THR ASN serta TNI/Polri.
“Ada pasti nanti (pencairan THR ASN). Tapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kita harapkan udah bisa kita salurkan,” kata Purbaya.
Lebih lanjut, anggaran THR tersebut merupakan bagian dari proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 yang diperkirakan mencapai Rp809 triliun. Selain THR, belanja negara pada periode tersebut juga diarahkan untuk mendukung berbagai program strategis nasional.
Pemerintah, antara lain, mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera sebesar Rp6 triliun, serta paket stimulus ekonomi senilai Rp13 triliun.
Purbaya menegaskan bahwa belanja negara pada awal 2026 akan dieksekusi secara tepat waktu dan terukur. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional agar tetap berkelanjutan, melanjutkan tren positif yang telah tercapai sepanjang 2025.
Dengan strategi fiskal tersebut, pemerintah optimistis dapat menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan perlindungan daya beli masyarakat di tengah dinamika global yang masih penuh tantangan. []
Diyan Febriana Citra.