JAKARTA – Pemerintah membuka peluang untuk menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi apabila lonjakan harga minyak dunia terus berlanjut dan memberikan tekanan besar terhadap anggaran negara. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai salah satu opsi untuk menjaga stabilitas fiskal, khususnya jika beban subsidi energi dinilai sudah terlalu besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan sejumlah simulasi terkait berbagai kemungkinan kenaikan harga minyak global. Simulasi tersebut bertujuan untuk melihat dampaknya terhadap kondisi fiskal Indonesia, termasuk potensi pelebaran defisit anggaran.
Menurut Purbaya, salah satu skenario yang dianalisis adalah apabila harga minyak mentah dunia berada pada kisaran 92 dolar AS per barel. Jika kondisi tersebut berlangsung sepanjang tahun tanpa adanya langkah kebijakan tambahan, defisit anggaran berpotensi meningkat cukup signifikan.
“Kalau harga minyak naik ke USD 92 dolar per barel apa dampaknya ke defisit? Kalau nggak melakukan apa-apa defisit kita naik ke 3,6-3,7 persen dari PDB (Produk Domestik Bruto),” kata Purbaya dalam acara buka puasa bersama di kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Jumat (06/03/2026).
Angka tersebut melampaui target batas defisit yang selama ini dijaga pemerintah, yakni di bawah tiga persen dari Produk Domestik Bruto. Karena itu, pemerintah menyiapkan berbagai langkah antisipatif agar kondisi tersebut tidak terjadi.
Salah satu upaya yang dipertimbangkan adalah penyesuaian harga BBM bersubsidi. Opsi ini muncul jika tekanan terhadap APBN semakin berat dan ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Purbaya menegaskan bahwa kebijakan tersebut bukanlah pilihan utama, melainkan langkah terakhir apabila tidak ada cara lain untuk menahan tekanan anggaran. Dalam situasi tertentu, pemerintah dapat membagi beban kenaikan harga energi dengan masyarakat melalui penyesuaian harga BBM.
“Kalau memang anggarannya nggak kuat sekali nggak ada jalan lain, ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM (subsidi) kalau memang harganya tinggi sekali, anggarannya enggak tinggi,” ujarnya.
Selain mempertimbangkan penyesuaian harga BBM, pemerintah juga menyiapkan strategi lain untuk menjaga keseimbangan fiskal. Salah satu langkah yang disiapkan adalah melakukan realokasi atau pengaturan ulang belanja negara.
Beberapa program yang dinilai tidak mendesak berpotensi ditunda atau dijadwalkan ulang ke tahun anggaran berikutnya. Kebijakan ini dilakukan agar anggaran negara tetap difokuskan pada program-program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Purbaya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa Indonesia pernah menghadapi situasi harga minyak yang jauh lebih tinggi. Ia menyinggung periode ketika harga minyak global sempat menyentuh sekitar 150 dolar AS per barel, namun perekonomian tetap mampu bertahan.
Meski demikian, pemerintah tetap perlu mengambil langkah antisipatif agar kondisi fiskal tetap sehat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Lonjakan harga minyak dunia belakangan ini dipicu oleh meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Salah satu faktor yang memengaruhi pasar energi global adalah gangguan operasional kilang minyak Ras Tanura milik Saudi Aramco, yang dilaporkan berhenti beroperasi setelah serangan drone di tengah meningkatnya konflik antara Israel dan Iran.
Situasi tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap stabilitas pasokan energi global, yang kemudian mendorong kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai bahwa dari sisi pasokan Indonesia sebenarnya masih relatif aman. Menurutnya, perusahaan minyak tersebut hanyalah salah satu dari banyak pemasok BBM di pasar global.
“Ya saya kira Aramco salah satu dari banyak supplier yang men-supply BBM tadi, yang sudah diolah di kilangnya Aramco tadi. Nah kalau Aramco kemudian berhenti beroperasi, saya kira masih ada dari tempat lain, artinya dari segi supply itu nggak begitu masalah bagi Indonesia. Tapi justru yang menjadi masalah saat ini adalah mengenai harga,” ujar Fahmy.
Ia menilai persoalan utama bagi Indonesia saat ini bukan terletak pada ketersediaan pasokan BBM, melainkan pada lonjakan harga energi global yang dapat meningkatkan beban subsidi pemerintah.
Karena itu, pemerintah perlu menyiapkan berbagai skenario kebijakan untuk menjaga stabilitas anggaran sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi dunia. []
Diyan Febriana Citra.