TEL AVIV – Keputusan militer Israel melancarkan invasi darat ke Lebanon selatan memicu kekhawatiran luas atas memburuknya krisis kemanusiaan dan potensi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah, menyusul meningkatnya jumlah korban sipil dan gelombang pengungsian besar-besaran.
Operasi yang dimulai pada Senin (16/03/2026) itu menandai eskalasi signifikan dalam konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah yang didukung Iran, sekaligus membuka front baru di tengah perang multiwilayah yang tengah dihadapi Israel.
Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, menyatakan operasi ini dirancang sebagai kampanye jangka panjang dengan target utama menghilangkan ancaman Hizbullah di wilayah selatan Lebanon.
Ia bahkan menegaskan warga sipil belum dapat kembali ke wilayah tersebut selama operasi berlangsung, sebagaimana dilansir Wall Street Journal yang dikutip Kompas, Selasa, (17/03/2026).
Di sisi lain, pernyataan tersebut memicu kekhawatiran internasional terkait kemungkinan pendudukan wilayah Lebanon dalam jangka waktu tidak terbatas, mengingat pola operasi militer sebelumnya di Jalur Gaza.
Dampak paling nyata dari eskalasi ini terlihat pada situasi kemanusiaan di Lebanon. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan lebih dari 800 orang tewas akibat serangan yang menghantam wilayah padat penduduk, termasuk pinggiran selatan Beirut hingga pusat kota.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga mencatat hampir satu juta warga terpaksa mengungsi akibat konflik yang terus meluas.
Selain dampak kemanusiaan, konflik ini juga menimbulkan tekanan besar terhadap kemampuan militer Israel. Pasukan yang sebagian besar terdiri dari tentara cadangan dilaporkan mulai mengalami kelelahan setelah terlibat konflik selama sekitar 2,5 tahun di berbagai front.
Peneliti dari Institute for National Security Studies (INSS), Ofer Guterman, menilai keberlanjutan operasi militer menjadi tantangan utama.
“Pertanyaannya tetap untuk jangka panjang. Bagian dari pencapaian militer adalah memanfaatkannya untuk mendapatkan sesuatu (secara strategis),” ujar Guterman.
Kritik juga datang dari Direktur program Timur Tengah di Stimson Center, Randa Slim, yang meragukan efektivitas strategi militer dalam menghadapi kelompok bersenjata lokal.
“Amerika mencoba hal ini di Afghanistan dan gagal. Israel telah mencobanya di Lebanon sejak 1982 melawan Hizbullah dan juga gagal,” kata Slim.
Di dalam negeri Lebanon, ketegangan politik meningkat seiring kritik terhadap peran Hizbullah dalam konflik tersebut. Ketua partai politik Lebanon, Samy Gemayel, menuding kelompok itu menyeret negara ke dalam konflik yang berisiko besar.
“Hizbullah bersedia melakukan apa pun untuk membela Iran, bahkan jika itu berarti bunuh diri, dan bahkan jika itu berarti Lebanon akan hancur,” tegas Gemayel.
Situasi ini turut berdampak pada stabilitas regional. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran memicu gangguan pasokan energi global, sementara Amerika Serikat (AS) meminta sekutunya membantu membuka kembali jalur pelayaran strategis tersebut.
Di tengah eskalasi, para pemimpin Lebanon dilaporkan mulai mempertimbangkan jalur diplomasi melalui mediasi Perancis, sementara Israel disebut membuka kemungkinan dialog sebagai opsi meredakan konflik.
Perkembangan ini menunjukkan konflik tidak hanya berdampak pada medan perang, tetapi juga memperluas risiko krisis kemanusiaan, ketegangan politik domestik, serta ketidakstabilan ekonomi global yang membutuhkan respons cepat dari komunitas internasional. []
Redaksi05