WASHINGTON – Amerika Serikat (AS) menawarkan paket insentif berupa penghapusan sanksi dan kerja sama nuklir sipil kepada Iran dalam proposal 15 poin, dengan syarat penghentian program pengayaan uranium dan pembukaan akses Selat Hormuz sebagai langkah meredakan konflik kedua negara.
Proposal tersebut dilaporkan disampaikan melalui Pakistan yang berperan sebagai mediator tidak langsung antara kedua pihak. Informasi ini mencuat pada Selasa (24/03/2026) dari laporan sejumlah pejabat yang mengetahui proses diplomasi tersebut.
Dalam dokumen itu, salah satu poin utama adalah kewajiban Iran menghentikan pengayaan uranium di wilayahnya serta menyerahkan seluruh material yang telah diperkaya karena dinilai berpotensi digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Selain itu, Iran juga diminta membuka kembali akses penuh di Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia.
Media Channel 12 melaporkan, kedua negara juga tengah mempertimbangkan gencatan senjata sementara selama satu bulan untuk memberi ruang negosiasi lanjutan. Rencana ini diharapkan menjadi jembatan menuju kesepakatan damai yang lebih permanen, sebagaimana dilansir Kompas pada Rabu, (25/03/2026).
Sebagai imbalannya, AS disebut akan mencabut seluruh sanksi terhadap Iran serta memberikan dukungan dalam pengembangan energi nuklir sipil, termasuk di fasilitas Bushehr yang selama ini menjadi sorotan dalam konflik kawasan.
Di sisi lain, Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS belum memberikan pernyataan resmi terkait proposal tersebut. Presiden AS Donald Trump pada hari yang sama menyampaikan optimisme terhadap peluang penyelesaian melalui jalur diplomasi.
Ketegangan antara kedua negara meningkat setelah serangan besar yang dilancarkan AS bersama Israel pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut memicu eskalasi konflik setelah Iran melakukan serangan balasan.
Meski menawarkan berbagai insentif, proposal AS tidak mencantumkan agenda perubahan rezim di Iran. Situasi domestik Iran sendiri sebelumnya diwarnai gelombang protes yang ditindak tegas oleh pemerintah setempat.
Perkembangan proposal ini menjadi sorotan global mengingat dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah dan pasar energi dunia, terutama terkait keamanan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz. []
Redaksi05