JAKARTA – Pemerintah menyiapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) satu hari setiap pekan bagi aparatur sipil negara (ASN), sebagai strategi menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga energi global akibat ketegangan di Timur Tengah.
Kebijakan ini direncanakan berlaku setiap Jumat, dengan pertimbangan efisiensi produktivitas karena durasi kerja yang lebih singkat. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pemilihan hari tersebut dinilai paling minim berdampak pada kinerja. “Jumat kan paling pendek jam kerjanya. Jadi loss ke produktivitas dianggap paling kecil,” kata Purbaya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sebagaimana dilansir Cakaplah, Rabu, (25/03/2026).
Rencana penerapan WFH ini akan diumumkan secara resmi oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Kebijakan awalnya ditujukan bagi ASN di instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan peluang diperluas ke sektor swasta.
Langkah tersebut diambil sebagai respons terhadap tekanan eksternal, khususnya kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi membebani ketahanan energi nasional. Pemerintah memperkirakan cadangan energi dalam negeri hanya mampu bertahan sekitar 25 hingga 26 hari jika terjadi gangguan pasokan.
Meski difokuskan pada penghematan energi, pemerintah menilai kebijakan ini juga memiliki dampak ekonomi yang lebih luas. Purbaya menyebut pengurangan mobilitas pekerja dapat mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga serta menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan.
“Jika WFH mengurangi beban perjalanan pekerja, maka konsumsi rumah tangga bisa meningkat. Aktivitas usaha tetap berjalan, dan penerimaan pajak juga berpotensi meningkat,” ujarnya.
Ia menambahkan, percepatan aktivitas ekonomi justru menjadi peluang positif bagi penerimaan negara. “Kalau ekonomi larinya lebih kencang, bisnis naik cepat, konsumsi naik, pajak saya juga naik. Itu kan justru menguntungkan,” katanya.
Dalam merumuskan kebijakan ini, pemerintah menggunakan pendekatan general equilibrium approach, yakni mempertimbangkan dampak kebijakan secara menyeluruh terhadap sistem ekonomi, tidak hanya dari sisi penghematan energi.
Sebelumnya, pemerintah memperkirakan penerapan WFH dapat menurunkan konsumsi BBM hingga 20 persen. Kebijakan ini diharapkan menjadi salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. []
Redaksi05