NEW YORK – Sidang lanjutan perkara dugaan narkoterorisme yang menjerat mantan presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dijadwalkan berlangsung di pengadilan New York, Amerika Serikat (AS), Kamis (26/03/2026), dengan agenda yang diperkirakan berfokus pada upaya pembatalan kasus oleh tim kuasa hukum terdakwa.
Maduro, yang telah ditahan sejak Januari 2026 bersama istrinya, Cilia Flores, akan kembali dihadapkan ke persidangan setelah sebelumnya ditangkap oleh pasukan AS dalam operasi di Caracas. Dalam perkara ini, ia menghadapi empat dakwaan serius, yakni konspirasi narkoterorisme, konspirasi impor kokain, kepemilikan senapan mesin dan bahan peledak, serta konspirasi kepemilikan senjata tersebut.
Sidang kedua ini akan dipimpin hakim Alvin Hellerstein, dengan jadwal dimulai pukul 11.00 waktu setempat. Tim kuasa hukum Maduro dikabarkan akan mengajukan gugatan pembatalan perkara dengan alasan prosedural, termasuk persoalan izin hukum yang belum diperoleh untuk pembiayaan pembelaan.
Dalam pengajuan ke pengadilan, pengacara Barry Pollack menilai persyaratan lisensi dari pemerintah AS menghambat hak kliennya untuk mendapatkan pembelaan hukum secara penuh. Ia menyebut kondisi tersebut melanggar hak konstitusional terdakwa.
Selama masa penahanan di Metropolitan Detention Center Brooklyn, Maduro dilaporkan menjalani isolasi dengan akses informasi yang sangat terbatas. Ia tidak diperkenankan mengakses internet maupun surat kabar, serta hanya dapat berkomunikasi melalui telepon dengan keluarga dan pengacaranya dalam durasi terbatas.
“Para pengacara memberi tahu kami bahwa dia kuat. Dia berkata kita tidak boleh bersedih,” kata Nicolas Maduro Guerra. “Kita baik-baik saja, kita adalah pejuang,” sambungnya.
Maduro sebelumnya menyatakan dirinya sebagai “tawanan perang” dan menolak seluruh dakwaan yang dialamatkan kepadanya. Dalam sidang perdananya pada Januari lalu, ia juga menegaskan masih menganggap dirinya sebagai presiden Venezuela.
Penangkapan Maduro terjadi dalam operasi militer AS pada 3 Januari 2026 di Caracas yang melibatkan serangan udara dan pengerahan kekuatan besar. Pemerintah Venezuela melaporkan puluhan korban jiwa dalam operasi tersebut, yang memperburuk ketegangan antara kedua negara.
Di tengah proses hukum ini, dinamika politik Venezuela turut mengalami perubahan. Pemerintahan kini dipimpin oleh Delcy Rodriguez yang mengambil alih kepemimpinan negara dan melakukan sejumlah kebijakan, termasuk reformasi sektor energi dan langkah diplomatik dengan AS.
Sidang ini menjadi sorotan internasional karena menyangkut hubungan bilateral AS-Venezuela serta implikasi hukum terhadap pemimpin negara yang ditangkap di luar yurisdiksi domestiknya. Sebagaimana diberitakan Kompas, Kamis, (26/03/2026). []
Redaksi05