KATHMANDU – Dinamika politik Nepal kembali memanas setelah mantan Perdana Menteri (PM) KP Sharma Oli dan mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Ramesh Lekhak ditangkap aparat pada Sabtu (28/03/2026). Keduanya diperiksa terkait dugaan keterlibatan dalam penanganan represif aksi demonstrasi September 2025 yang menewaskan sedikitnya 76 orang.
Penangkapan dilakukan sehari setelah PM baru Balendra Shah bersama kabinetnya resmi dilantik, menyusul kemenangan pada pemilu pertama pascakerusuhan politik tahun lalu. Proses hukum terhadap dua mantan pejabat tinggi itu menjadi sorotan publik karena berkaitan dengan tragedi demonstrasi yang mengguncang Nepal.
Juru Bicara Kepolisian Lembah Kathmandu, Om Adhikari, membenarkan langkah penahanan tersebut.
“Mereka ditangkap pagi ini dan prosesnya akan berjalan sesuai hukum,” kata Om Adhikari, sebagaimana dilansir AFP, Sabtu (28/03/2026).
Senada, Juru Bicara Kepolisian Distrik Kathmandu, Pawan Kumar Bhattarai, menjelaskan penangkapan dilakukan במסגרת penyelidikan atas aksi massa yang terjadi pada 8 dan 9 September 2025.
Aksi protes besar saat itu dipicu larangan sementara penggunaan media sosial yang memantik kemarahan publik di tengah tekanan ekonomi. Gelombang demonstrasi yang digerakkan kelompok pemuda dari aliansi antikorupsi kemudian meluas ke berbagai wilayah dan berujung kerusuhan.
Sedikitnya 76 orang dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut. Massa juga membakar gedung parlemen serta sejumlah kantor pemerintahan, yang kemudian memicu runtuhnya pemerintahan KP Sharma Oli.
Komisi penyelidikan yang dibentuk dan didukung pemerintah Nepal sebelumnya merekomendasikan penuntutan terhadap Oli serta sejumlah pejabat lain. Dalam laporannya, komisi menyatakan tidak ditemukan bukti adanya perintah langsung untuk menembak demonstran, namun menyoroti dugaan kelalaian aparat dan pejabat dalam mencegah jatuhnya korban, termasuk anak di bawah umur.
“Tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Ini bukan balas dendam terhadap siapa pun, hanya awal dari keadilan. Saya percaya, sekarang negara ini akan mengambil arah baru,” kata Menteri Dalam Negeri baru Nepal, Sudan Gurung.
Di sisi lain, Oli membantah pernah memerintahkan pasukan keamanan untuk menembaki massa. Ia tetap berpegang pada pernyataan sebelumnya yang menyebut kekerasan dipicu oleh “penyusup” di tengah demonstrasi.
Penangkapan ini langsung memicu reaksi politik. Partai Komunis Nepal-Unified Marxist Leninist (CPN-UML) yang dipimpin Oli menyerukan aksi protes nasional sebagai bentuk penolakan terhadap langkah pemerintah.
“Ini merupakan tindakan balas dendam, semoga pemerintah segera mencabut keputusan ini,” kata pemimpin senior partai tersebut, Mahesh Basnet.
Kasus ini diperkirakan akan menjadi ujian awal bagi pemerintahan baru Nepal dalam menegakkan supremasi hukum sekaligus menjaga stabilitas politik pascapergantian kekuasaan. []
Redaksi05