KPK memastikan penyidikan dugaan suap pengurusan HGB lahan PT Summarecon tetap berjalan, sementara Dewan Pengawas memeriksa laporan dugaan kebocoran dokumen yang melibatkan dua pegawai lembaga tersebut.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) lahan PT Summarecon di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), meskipun muncul dugaan kebocoran dokumen penanganan perkara yang menyeret dua pegawainya.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan dugaan kebocoran tersebut tidak menghentikan proses penyidikan. Menurut dia, penyidik masih mengumpulkan keterangan dan bukti untuk mendalami peran para tersangka serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.
“Penyidikan kami pastikan masih terus berjalan progresif,” katanya saat dihubungi, Minggu (8/11/2026), sebagaimana diberitakan AFU.
Budi menjelaskan, pemeriksaan saksi menjadi salah satu langkah untuk memperkuat konstruksi perkara. Penyidik juga telah memperoleh sejumlah bukti tambahan, baik dari keterangan saksi maupun hasil penggeledahan.
“Sejumlah bukti-bukti tambahan diperoleh penyidik, baik dari pemeriksaan saksi ataupun yang ditemukan dan disita dari penggeledahan,” jelasnya.
Sementara itu, dugaan kebocoran dokumen yang melibatkan dua pegawai KPK berinisial TS dan MS masih dalam pemeriksaan internal. Keduanya diduga memiliki komunikasi atau kedekatan dengan Arif Sugiyanto, salah satu tersangka yang merupakan mantan Bupati Kebumen dan disebut sebagai orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Penanganan dugaan pelanggaran tersebut berada di bawah kewenangan Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Budi menyebut pemeriksaan internal itu menjadi bagian dari evaluasi kelembagaan untuk mencegah kejadian serupa.
“Ini menjadi momentum kelembagaan untuk terus melakukan upaya-upaya korektif sebagai langkah mitigasi risiko ke depannya,” ujarnya.
Dugaan kebocoran dokumen itu sebelumnya dilaporkan Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) kepada Dewas KPK. Dua pegawai yang dilaporkan disebut bertugas sebagai pejabat di Direktorat Penyelidikan dan personel Direktorat Koordinasi dan Supervisi.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman menilai KPK perlu meminta keterangan Fahd El Fouz dan Lampri untuk menelusuri dugaan kebocoran tersebut. Keduanya juga berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan HGB lahan PT Summarecon di Kabupaten Bogor. Keterangan mereka dinilai dapat membantu mengungkap dugaan kebocoran dokumen secara terang.
Perkara ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 14 September 2026. Dalam penyidikan tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka, yakni Lampri, Sontang Coin Manurung, Adrianto Pitojo Adi, Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Rizal Pahlevi, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Dalam operasi itu, penyidik mengamankan barang bukti uang tunai yang disebut mencapai Rp106,3 miliar. Uang tersebut ditemukan di sejumlah lokasi, antara lain rumah Arif Sugiyanto dengan rincian Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar Amerika Serikat, 910 riyal Arab, 1.974.500 dolar Singapura, dan 981 ringgit Malaysia.
Penyidik juga menyita uang Rp896 juta dari rumah Rizal Pahlevi, Rp49,5 juta dari rumah Sontang Coin Manurung, serta Rp8 juta dari rumah Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor.
Berlanjutnya penyidikan dan pemeriksaan internal terhadap dugaan kebocoran dokumen menjadi dua proses yang kini berjalan beriringan. KPK diharapkan dapat menuntaskan perkara pokok sekaligus memastikan dugaan pelanggaran oleh pegawainya diperiksa secara transparan dan akuntabel. []
Redaksi 01