KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Anwar Sadad dan stafnya untuk mendalami dugaan pengaturan alokasi serta penerimaan komitmen fee dalam pengelolaan dana hibah pokmas Jawa Timur.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) di Jawa Timur dengan menjadwalkan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Gerindra, Anwar Sadad, Senin (09/11/2026).
Pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari pengusutan dugaan korupsi dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur periode 2019-2022. Anwar diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur periode 2019-2024 sekaligus tersangka dalam perkara tersebut.
Juru Bicara (Jubir) KPK Budi Prasetyo menyampaikan pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi sebagaimana diberitakan Investortrust, Senin, (09/11/2026).
Selain Anwar, penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Bagus Wahyudiono, staf yang disebut sebagai orang kepercayaan Anwar. Namun, KPK belum mengungkap secara terperinci materi yang akan didalami dari pemeriksaan keduanya.
Dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat pengaturan alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran (pokir) untuk masing-masing anggota DPRD Jawa Timur. Anwar diduga terlibat dalam penentuan besaran alokasi bersama Ketua DPRD Jawa Timur saat ini.
Berdasarkan konstruksi perkara yang disampaikan KPK, Anwar diduga memperoleh alokasi dana hibah untuk periode 2019-2022 sekitar Rp291,5 miliar. Dalam proses pengajuan pergeseran alokasi tersebut, ia diduga meminta komitmen fee sebesar 15 hingga 20 persen kepada koordinator lapangan (korlap) atau anggota DPRD yang mengajukan perubahan alokasi.
Korlap kemudian diduga menyerahkan komitmen fee sebesar 20 hingga 25 persen kepada Anwar. Penyerahan tersebut disebut dilakukan melalui beberapa cara, yakni secara langsung, melalui Bagus Wahyudiono, maupun dengan membayarkan kebutuhan pribadi Anwar.
Penyidik juga telah menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Aset milik Anwar dan Bagus yang disita meliputi tanah, rumah toko (ruko), rumah, apartemen, Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE), serta gedung olahraga (GOR). Nilai keseluruhan aset itu diperkirakan mencapai Rp22 miliar.
Pengusutan kasus dana hibah pokmas Jawa Timur telah berkembang dengan penetapan 21 tersangka. Perkara tersebut merupakan pengembangan dari kasus yang sebelumnya menjerat mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak.
Pemeriksaan terhadap Anwar dan stafnya diharapkan dapat membantu penyidik menelusuri mekanisme pembagian dana hibah, dugaan aliran uang, serta pihak-pihak yang terlibat. KPK masih perlu membuktikan seluruh dugaan tersebut melalui proses penyidikan dan persidangan. []
Redaksi 03