Jakarta, Yusril Ihza Mahendra, Otto Hasibuan, Prabowo Subianto, kasus HAM berat, pelanggaran HAM berat masa lalu, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, kelompok kerja HAM, penyelidikan HAM, penyidikan HAM, peristiwa 1965–1966, penembakan misterius, Talangsari, Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, penghilangan orang secara paksa.
JAKARTA – Perbedaan kewenangan dan standar pembuktian antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadi salah satu penghambat penyelesaian 13 dari 17 kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. Untuk mengatasi kebuntuan tersebut, pemerintah membentuk kelompok kerja (pokja) lintas lembaga yang bertugas menyelaraskan proses penyelidikan dan penyidikan.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pokja itu dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas) Otto Hasibuan. Keanggotaan kelompok tersebut melibatkan Kejagung, Komnas HAM, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), akademisi, serta hakim.
“Kami ingin segera, selesai pertemuan ini, pokja itu dibentuk,” kata Yusril kepada ANTARA seusai rapat koordinasi penyelesaian pelanggaran HAM berat di Jakarta, Senin, (09/11/2026).
Pembentukan pokja merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengidentifikasi penyebab belum tuntasnya sejumlah perkara dugaan pelanggaran HAM berat. Hasil rapat koordinasi menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai kualifikasi pelanggaran HAM berat serta kendala teknis dalam proses penanganan perkara.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM berwenang melakukan penyelidikan, sedangkan penyidikan dan penuntutan menjadi kewenangan Kejagung. Pembagian tugas tersebut dinilai menimbulkan persoalan ketika hasil penyelidikan belum dianggap memenuhi persyaratan untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Yusril menggambarkan persoalan itu sebagai proses bolak-balik antara lembaga penyelidik dan penyidik karena masih terdapat kekurangan dalam hasil penyelidikan.
“Jadi, apa yang diselidiki diserahkan (kembali). Penyidik bilang, ‘Ini kurang, coba kamu tindak lanjuti.’ Penyelidik bilang, ‘Kemampuan kami sebagai penyelidik cuma sampai di sini.’ Ada hambatan-hambatan seperti itu,” kata Yusril.
Dampak kebuntuan tersebut terlihat dari jumlah perkara yang belum terselesaikan. Dari 17 kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu, baru empat kasus yang telah diproses melalui pengadilan. Sementara itu, 13 kasus lainnya masih belum menemukan titik terang.
Kasus-kasus yang belum tuntas antara lain peristiwa 1965–1966, penembakan misterius (petrus), peristiwa Talangsari, Trisakti, Jambo Keupok, Semanggi I dan II, kerusuhan Mei 1998, serta penghilangan orang secara paksa pada periode 1997–1998.
Pemerintah menegaskan pembentukan pokja bukan untuk mengubah ketentuan perundang-undangan, melainkan mencari mekanisme teknis agar kewenangan masing-masing lembaga dapat berjalan lebih efektif. Dengan demikian, hasil penyelidikan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pembuktian ketika perkara memasuki tahap penyidikan.
Otto Hasibuan mengatakan pokja akan mengidentifikasi persoalan yang selama ini menyebabkan penanganan perkara berulang kali mengalami kebuntuan. Salah satu opsi yang akan dikaji ialah menempatkan personel kejaksaan untuk melakukan supervisi terhadap proses penyelidikan Komnas HAM.
Pendampingan tersebut diharapkan membantu memastikan terpenuhinya aspek pembuktian, kriminologi, serta penafsiran kualifikasi pelanggaran HAM berat sejak tahap penyelidikan.
“Sehingga ketika mereka bisa menyelesaikannya di tahap penyelidikan, penyidikan sudah akan bisa dilanjutkan oleh pihak Kejaksaan,” ujar Otto selaku Ketua Pokja.
Sebagaimana diberitakan ANTARA, Senin, (09/11/2026), pembentukan pokja menjadi upaya pemerintah memperbaiki koordinasi antarlembaga dalam penanganan kasus HAM berat. Keberhasilan mekanisme tersebut akan bergantung pada kemampuan para pihak menyepakati standar kerja bersama sehingga perkara yang selama ini tertahan dapat memperoleh kepastian proses hukum. []
Redaksi 01