Jaksa Bangladesh menyatakan Sheikh Hasina tidak lagi memiliki kesempatan mengajukan banding atas vonis mati, sementara permintaan ekstradisinya dari India masih ditinjau secara hukum.
BANGLADESH – Kepulangan mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menghadapi hambatan hukum dan diplomatik setelah jaksa menegaskan vonis hukuman mati terhadapnya tetap berlaku. Situasi tersebut semakin rumit karena Hasina berada di India, sementara permintaan ekstradisi yang diajukan pemerintah Bangladesh masih dalam peninjauan hukum.
Penegasan itu disampaikan jaksa Md Aminul Islam pada Selasa (10/11/2026), menyusul pernyataan Hasina yang berencana kembali ke Bangladesh pada Desember mendatang. Aminul merupakan salah satu jaksa dalam perkara yang berujung pada vonis mati terhadap Hasina atas kejahatan terhadap kemanusiaan terkait penindakan demonstrasi pada 2024.
“Sheikh Hasina tidak memiliki pilihan lain selain menghadapi eksekusi atas vonis tersebut,” kata Aminul kepada wartawan.
Ia menyatakan Hasina telah melewati batas waktu pengajuan banding sehingga tidak lagi memiliki kesempatan untuk menempuh upaya hukum tersebut.
“Undang-undang menyatakan bahwa banding harus diajukan dalam waktu 30 hari sejak putusan dibacakan,” ujarnya seperti dikutip AFP.
Hasina, 79 tahun, meninggalkan Bangladesh menggunakan helikopter pada Agustus 2024 setelah gelombang demonstrasi besar-besaran mengguncang pemerintahan. Saat itu, massa demonstran bahkan menyerbu kediamannya di istana negara.
Sejak melarikan diri ke India, Hasina menetap di negara tetangga tersebut dan relatif jarang tampil di hadapan publik. Meski demikian, ia beberapa kali menyampaikan pernyataan melalui konferensi pers lewat telepon.
Kepada AFP, Hasina mengaku “sepenuhnya menyadari” bahwa dirinya menghadapi hukuman gantung jika kembali ke Bangladesh. Namun, ia tetap menyatakan keinginannya untuk pulang.
Ia mengatakan bahwa “ketakutan tidak boleh menentukan” “tugasnya kepada rakyat”.
Sebagaimana diberitakan CNN Indonesia, Selasa (10/11/2026), Pengadilan di Dhaka pada November 2025 menjatuhkan hukuman mati secara in absentia terhadap Hasina setelah menyatakannya bersalah atas tiga dakwaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dakwaan tersebut meliputi tindakan menghasut, memerintahkan pembunuhan, dan gagal mencegah kekejaman dalam penindakan demonstrasi yang dipimpin mahasiswa.
Hasina sebelumnya mengabaikan perintah pengadilan untuk kembali ke Bangladesh dan menghadiri persidangan. Ia memperoleh pengacara yang ditunjuk negara, tetapi menolak proses tersebut dengan menyebut persidangan sebagai “lelucon yurisprudensi”.
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan tindakan keras terhadap demonstran pada 2024 menewaskan hingga 1.400 orang. Sejumlah kritikus juga menuduh pemerintahan Hasina melakukan penahanan terhadap lawan politik, menerapkan undang-undang antipers yang keras, serta membiarkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan aktivis oposisi.
Di sisi lain, pemerintah Bangladesh telah meminta India mengekstradisi Hasina agar dapat kembali menghadapi proses hukum di negaranya. Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyatakan permintaan tersebut masih ditinjau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Keberadaan Hasina di India turut memperburuk hubungan kedua negara bertetangga tersebut. Selain perkara kejahatan terhadap kemanusiaan, mantan pemimpin Bangladesh itu juga menghadapi sejumlah kasus lain, termasuk tuduhan korupsi.
Dengan belum adanya keputusan mengenai ekstradisi, kepulangan Hasina masih bergantung pada perkembangan proses hukum dan sikap pemerintah India. Persoalan tersebut berpotensi terus memengaruhi hubungan bilateral kedua negara, sekaligus menjadi ujian bagi penyelesaian perkara hukum yang melibatkan mantan pemimpin Bangladesh itu. []
Redaksi 03