KPK menggeledah dua kantor dan empat rumah terkait dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara serta menyita barang bukti elektronik dan dokumen untuk memperkuat penyidikan.
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penelusuran dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara (Sumut) dengan menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan proyek tersebut. Dari rangkaian penggeledahan pada 9–10 November 2026, penyidik menyita sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.
Penggeledahan dilakukan di dua kantor dan empat rumah. Dua kantor yang menjadi sasaran penyidik merupakan kantor Satuan Kerja (Satker) Wilayah I dan Satker Wilayah II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut.
Sementara itu, empat lokasi lainnya merupakan rumah sejumlah pihak yang berkaitan dengan perkara, termasuk rumah mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Sumut dan mantan Kepala Satker di lingkungan BBPJN Sumut.
“Bahwa pada awal pekan ini, Senin-Selasa (9 dan 10/11/2026), Penyidik KPK melakukan penggeledahan di 6 lokasi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, penyitaan barang bukti elektronik (BBE) dan dokumen tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik mengumpulkan bukti tambahan untuk memperkuat konstruksi perkara. Informasi penggeledahan tersebut sebagaimana dilansir Kompas, Rabu (11/11/2026).
“Kegiatan penggeledahan ini masih dalam satu rangkaian penyidikan, yang sebelumnya telah ditetapkan 8 orang sebagai tersangka, di mana 7 orang diantaranya telah dilakukan penahanan,” ujarnya.
Pengembangan penyidikan ini berkaitan dengan penetapan delapan tersangka baru pada 30 September 2026. Penetapan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumut yang sebelumnya terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Topan Obaja Putra Ginting.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein sebelumnya mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti baru.
“Setelah ditemukannya kecukupan alat bukti baru, pada tanggal 30 September 2026, KPK kembali menetapkan 8 orang sebagai tersangka,” kata Ahmad di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Delapan tersangka tersebut terdiri atas Stanley Cicero Haggard Taupattinaja, Kepala BBPJN Sumut periode September 2024 hingga 28 Juni 2025; Rahmad Parulian, Kepala Satker Wilayah I BBPJN Sumut; Faisal, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 BBPJN Sumut Wilayah I; serta Heri Handoko, PPK 1.2 BBPJN Sumut Wilayah I.
Selanjutnya, T Rahmansyah Putra selaku Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah II Sumut; Manaek Manalu selaku PPK 2.2 BBPJN Sumut Wilayah II; Munson Ponter Paulus selaku PPK 1.4 Satker Wilayah I BBPJN Sumut; dan Dicky Erlangga selaku Kepala Satker PJN I Sumut.
Dari delapan tersangka tersebut, tujuh orang telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. Sementara itu, Dicky Erlangga belum menjalani penahanan karena tidak memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik. KPK sebelumnya menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Dicky pada 26 Oktober 2026.
Dalam konstruksi perkara, dugaan korupsi bermula dari keterlibatan Direktur Utama PT DNG Akhirun Efendi Siregar dan Direktur PT RN M Rayhan Dulasmi Pilang sebagai penyedia yang memenangkan proyek. Kedua perusahaan tersebut diduga diminta memberikan komitmen fee kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Sumut.
“Dalam pelaksanaannya, diduga telah terjadi pemberian komitmen fee dari pihak penyedia proyek kepada sejumlah pihak di lingkungan BBPJN Provinsi Sumatera Utara,” tuturnya.
Ahmad sebelumnya juga memaparkan dugaan pembagian komitmen fee berdasarkan jenjang jabatan. Kepala BBPJN Sumut diduga memperoleh jatah sebesar 4 persen, Kepala Satker PJN Sumut sebesar 4 persen, PPK sebesar 1–1,5 persen, bendahara BBPJN sebesar 0,5 persen, serta kelompok kerja (Pokja) BBPJN sebesar 0,5 persen.
Dugaan pemberian uang tersebut dilakukan melalui dua mekanisme, yakni transfer dan pembayaran tunai.
“Pemberian fee dilakukan secara langsung kepada para pihak di lingkungan BBPJN, baik secara transfer ataupun tunai,” ujar Ahmad.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 606 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Penyitaan dokumen dan barang bukti elektronik dari enam lokasi tersebut diharapkan dapat membantu penyidik mengungkap lebih jauh dugaan aliran uang, keterlibatan pihak-pihak terkait, serta mekanisme pelaksanaan proyek. KPK masih melanjutkan penyidikan untuk memastikan seluruh fakta hukum dalam perkara dugaan korupsi pembangunan jalan di Sumut. []
Redaksi 03