SAMARINDA – Pembangunan Teras Mahakam sepanjang tujuh kilo meter di sepanjang Tepian Mahakam Kota Samarinda menjadi salah satu proyek mercusuar di era kepemimpinan Wali Kota Samarinda Andi Harun yang menuai masalah, dikritik banyak pihak. Perencanaannya proyek bernilai Rp600 miliar ini dinilai bagus, tapi sayang, pelaksanaannya tak sebaik rencana, tersendat gagal memenuhi target.
Di awal segmen pembangunannya, dari lima segmen yang ditentukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, anggaran disiapkan Rp36 miliar, namun target yang seharusnya akhir bulan Desember 2023, ternyata meleset, tak rampung tepat waktu. Parahnya, proyek yang diyakini mampu mendongkrak ekonomi kota ini tak banyak diketahui wakil rakyat, pasalnya pihak Pemkot Samarinda tak pernah dilibatkan terkait pelaksanaannya.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda Angkasa Jaya kepada Ekskutor.com. Pihak DPRD Kota Samarinda hanya mengetahui rencana saja, sedangkan pelaksanaan tidak pernah dibahas. “Kegiatan tersebut, dijalankan tanpa persetujuan dari pihak Kami selaku mitra kerjanya dan wakil rakyat Kota Samarinda,” kata dia, Senin (15/01/2024).
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Samarinda ini, menyatakan bahwa wacana pembangunan Teras Mahakam ini sangat bagus dan bahkan bisa menjadi icon Kota Samarinda, “Juga berdampak peningkatan perekonomian yang akan datang, karena tentunya banyak para investor berminat, ketika Pembangunan Teras Mahakam telah rampung sesuai masterplannya,” imbuhnya.
Angkasa Jaya meminta pihak Pemkot Samarinda melibatkan legislatif secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan Teras Mahakam, pasalnya pengawasan terhadap proyek itu akan meningkatkan kualitas pembangunan. “Pemkot Samarinda harus memahami kedudukan posisi para legislator yang di percayai masyarakat Kota Samarinda dalam melakukan pengawasan dan lainnya, agar kegiatan Pemkot Samarinda bisa berjalan dengan baik dan berdampak positif bagi masyarakat Kota Samarinda,” tuturnya.
“Seperti yang kita tahu, target pembangunan Teras Mahakam Tahap I, yang telah disampaikan Wali Kota Samarinda, Andi Harun telah meleset. Belum lagi, masalah parkir yang belum jelas posisinya di mana, sedangkan pihak Dinas Perhubungan Kota Samarinda, juga menyatakan bahwa belum ada instruksi dari Wali Kota Samarinda,” bebernya.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Samarinda ini, menegaskan bahwa Pemkot seharusnya bisa berkoordinasi dengan DPRD Kota Samarinda terkait pembangunan Teras Mahakam tersebut. “Saya yakin pihak Dinas Lingkungan Hidup juga belum diberikan informasi terkait dampak lingkungan,” pungkasnya. []
Redaksi / INR