JAKARTA – Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Masinton Pasaribu mengkritik tindakan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kompol Rossa Purbo Bekti terhadap staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi.
Dia menyebut penyitaan yang dilakukan Rossa terhadap Kusnadi sebagai perbuatan konyol. Sebagaimana dilansir dari Tempo.co, “Ini praktik konyol yang selama ini dikritik,” ujar Masinton saat ditemui wartawan usai menghadiri Sekolah Hukum PDIP di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat, 14 Juni 2024.
Masinton, menyoroti tindakan Rossa yang melakukan pemeriksaan dengan mengelabuhi dan menyita barang milik Kusnadi secara ilegal. Dia menyayangkan tindakan yang tak sesuai hukum itu justru dilakukan oleh lembaga antirasuah. “Berlaku semena-mena dan cara-cara itu harusnya tidak boleh lagi dilakukan dalam era kepemimpinan KPK sekarang,” ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu menyebut tindakan Rossa mencerminkan cara-cara oknum penyidik KPK melakukan penegakan hukum, termasuk pemberantasan korupsi, namun melanggar hukum itu sendiri. Masinton mendesak agar Dewan Pengawas KPK segera memeriksa Rossa usai tindakan yang diduga mencederai hukum itu. Dia menilai proses terhadap perbuatan Rossa kepada Kusnadi menjadi penting bagi demokrasi mengingat kini PDIP berseberangan dengan pemerintah.
“Ini yang seharusnya ditindaklanjutin agar hukum pemberantasan korupsi di KPK tidak dijadikan alat politik untuk membungkam orang-orang atau lawan-lawan politik yang berseberangan dengan kekuasaan,” tuturnya. Sebelumnya, Kusnadi melaporkan penyidik KPK Rossa Purba Bekti atas dugaan melakukan penyitaan ponsel dan buku catatan milik Hasto Kristiyanto, Senin kemarin. KPK memeriksa kembali Hasto untuk mencari tersangka suap terhadap komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.
Juru Bicara PDIP Cyril Raoul Hakim atau Chico Hakim menilai penyitaan yang dilakukan penyidik KPK tidak tertib hukum. Ia menduga ada tujuan lain di balik penyitaan ini karena buku catatan Hasto disebut berisi strategi pemenangan PDIP untuk Pilkada 2024.
“Lembaga anti-korupsi tersebut harus diselamatkan dari oknum-oknum yang membawa kepentingan politik di luarnya dengan kredo ‘main sita’ atau ‘main rampas’ demi kepuasan pemberi order,” kata Chico kemarin. []
Putri Aulia Maharani