SAMARINDA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) menanggapi serius keluhan masyarakat terkait bahan bakar minyak (BBM) yang diduga bermasalah, meski pihak Pertamina telah menyatakan bahwa produk mereka—seperti Pertalite, Pertamax, dan Pertamax Turbo—telah memenuhi standar Kementerian ESDM.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan bahwa pemeriksaan BBM di beberapa SPBU masih dinilai prematur, karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak kendaraan bermasalah usai mengisi BBM.
“Kalau hasilnya dinyatakan tidak ada indikasi BBM oplosan, tapi kendaraan tetap bermasalah, berarti ada yang belum tuntas diselidiki,” tegasnya pada Sabtu (5/4/2025).
Sabaruddin menekankan bahwa pihaknya tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun akan tetap memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Pertamina dan SPBU-SPBU di Samarinda, untuk mendalami permasalahan yang meresahkan masyarakat ini.
Terkait kemungkinan membuka peluang masuknya kompetitor Pertamina, Sabaruddin mengaku tidak menutup kemungkinan tersebut. Menurutnya, kompetitor bisa mendorong peningkatan kualitas layanan dan BBM yang disediakan SPBU.
“Kalau hanya satu penyedia, masyarakat bingung harus ke mana lagi kalau BBM bermasalah. Adanya pesaing bisa jadi motivasi untuk meningkatkan kualitas,” tambah politisi Partai Gerindra itu.
Senada dengan itu, anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, atau yang akrab disapa Ayub, mengungkapkan rencana DPRD untuk mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina serta menghadirkan perwakilan dari SPBU-SPBU yang diduga menjual BBM bermasalah.“RDP akan dilaksanakan Rabu, 9 April 2025, dan kita akan telisik lebih dalam. Masyarakat sudah resah, maka harus dicari sumber masalahnya,” ujar Ayub.
Ia menekankan bahwa krisis kepercayaan terhadap Pertamina sedang terjadi di tengah masyarakat, dan bila tidak segera ditangani, bisa berdampak jangka panjang terhadap reputasi penyedia BBM tersebut.
“Nanti kita lihat hasil RDP, termasuk rencana sidak. Semua bilang aman, tapi di lapangan masyarakat tetap mengeluh. Ada yang tidak sinkron dan ini yang harus dicari akar persoalannya,” tutup Ayub.Langkah DPRD Kaltim ini diharapkan bisa memberikan titik terang dan menjamin ketersediaan BBM berkualitas, serta mencegah kerugian lebih lanjut bagi masyarakat. []
Putri Aulia Maharani