NUSANTARA – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur terus menunjukkan perkembangan signifikan dengan target menjadi ibu kota politik pada 2028, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur di IKN sangat bergantung pada tiga pilar utama, yakni koordinasi antar-institusi pemerintah, pendanaan yang terarah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta keterlibatan investasi swasta baik melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi langsung.
Koordinasi Antar-Institusi Pemerintah Menjadi Kunci Pembangunan Infrastruktur
Dalam wawancaranya, Basuki memaparkan strategi pembangunan tahap kedua IKN yang dimulai pada 2025 hingga 2028. Pada tahap ini, prioritas utama adalah penyelesaian infrastruktur yang mendukung fungsi legislatif, yudikatif, serta ekosistem lainnya. Tiga pilar utama yang akan mendukung kelancaran pembangunan ini harus bersinergi dengan baik.
Basuki menekankan pentingnya kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), dan Otorita IKN. Sebagai contoh, proyek yang dimulai pada 2022 hingga 2024 seperti pembangunan jalan tol, Istana Wakil Presiden, masjid, dan pengelolaan air limbah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) tetap dilanjutkan oleh Kementerian PU. Sementara itu, Kementerian PKP bertanggung jawab pada pembangunan hunian, termasuk lima tower rumah susun untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kementerian Pertahanan.
Otorita IKN, di sisi lain, berfokus pada proyek-proyek baru yang dimulai melalui tender, seperti pembangunan jalan di KIPP 1A, 1B, dan 1C dengan anggaran senilai Rp 3,4 triliun. Selain itu, Otorita IKN juga akan menata kawasan Sepaku agar tidak terkesan kumuh.
Pendanaan APBN dan Investasi Swasta untuk Kelancaran Proyek
Pilar kedua yang tak kalah penting adalah pendanaan yang terarah melalui APBN. Basuki mengungkapkan bahwa pada 15 April 2025, blokir anggaran senilai Rp 10,1 triliun untuk Kementerian PU telah dibuka. Dengan pembukaan anggaran tersebut, sejumlah proyek penting dapat dilanjutkan, termasuk pembangunan jalan tol, Istana Wakil Presiden, dan infrastruktur pengelolaan air limbah yang menjadi bagian penting dari pembangunan IKN.
Selain pendanaan dari APBN, keterlibatan investasi swasta melalui skema KPBU dan investasi langsung juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta akan mempercepat pencapaian target pembangunan IKN yang terus berjalan sesuai dengan rencana.
Persiapan Pembentukan Pemda Khusus dan Pengelolaan Sumber Daya
Untuk memastikan keberhasilan pembangunan, koordinasi antar-institusi juga akan diperkuat dengan pembentukan Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) IKN. Kementerian Dalam Negeri akan berperan dalam menyiapkan kode wilayah dan pengendalian pembangunan. Sinergi ini bertujuan untuk memastikan agar pengelolaan sumber daya berjalan efisien dan pembangunan fisik di IKN dapat seiring dengan pengembangan tata kelola pemerintahan yang baru.
Dalam keterangannya, Basuki juga menambahkan bahwa tender untuk infrastruktur legislatif dan yudikatif, termasuk pembangunan kantor DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), serta hunian bagi hakim dan anggota legislatif, akan dimulai pada pertengahan Mei 2025.
Tantangan dan Harapan untuk IKN
Dengan strategi bertahap yang telah disusun, pemerintah berharap dapat mengelola sumber daya secara efisien dan menghindari tumpang tindih pekerjaan yang dapat menghambat progres pembangunan IKN. Sebagai ibu kota masa depan, IKN bukan hanya menjadi simbol dari kemajuan Indonesia, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan yang efektif dan modern. []
Diyan Febriana Citra.