BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjalin kerja sama strategis dengan Kepolisian Daerah Jawa Barat dan Polda Metro Jaya dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) yang ditandatangani di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (16/05/2025). Kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan ketertiban, keamanan, dan kedisiplinan, khususnya di kalangan pelajar.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa kerja sama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari peningkatan keamanan wilayah hingga menciptakan iklim investasi yang kondusif di seluruh provinsi.
“MoU itu menyangkut berbagai hal, dari peningkatan keamanan di seluruh Jawa Barat, mendorong pertumbuhan iklim investasi yang kondusif, melahirkan banyak tenaga kerja, hingga memperkuat keamanan kawasan industri dan melindungi UMKM,” ungkap Dedi.
Ia juga menyoroti urgensi pembenahan perilaku remaja, khususnya dalam hal kedisiplinan dan pergaulan. Salah satu kebijakan yang tengah diwacanakan adalah penerapan jam malam bagi pelajar.
“Jam tertentu mungkin saya akan berlakukan pada hari belajar tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah, di luar godaannya terlalu banyak,” ujarnya.
Menurut Dedi, kebijakan tersebut bertujuan untuk membatasi ruang gerak pelajar agar tidak terpengaruh hal negatif seperti narkoba, minuman keras oplosan, hingga pergaulan bebas yang kerap terjadi pada malam hari.
“Pembersihan berbagai problem yang bisa merusak remaja. Narkoba, obat terlarang, minuman oplosan yang tersebar di mana-mana, dan pengetatan pengawasan anak sekolah,” tambahnya.
Sebelumnya, Dedi telah memberlakukan larangan siswa membawa kendaraan ke sekolah. Ia menyebut kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif.
“Hari ini saya bersyukur, di berbagai tempat mengalami penurunan. Anak bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, anak sudah senang berjalan kaki. Ini sebuah sinyal, semua kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi,” kata Dedi.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Rudi Setiawan menegaskan komitmennya dalam memberantas premanisme dan menciptakan rasa aman, tidak hanya di kawasan industri, tetapi juga hingga ke pemukiman dan pasar tradisional.
“Kami akan melakukan patroli bersama TNI dan Satpol PP, membangun pos-pos di tempat perindustrian. Tidak hanya di kawasan besar, tapi juga di perumahan dan pasar-pasar,” kata Rudi.
Ia menambahkan, pengawasan juga difokuskan pada pelaku pungutan liar yang menyasar pedagang kecil di pasar.
“Itu rakyat-rakyat kecil, yang pedagang-pedagang kecil diambil-ambilin duitnya Rp5.000 segala rupa, parkir liar segala rupa,” pungkasnya. []
Diyan Febriana Citra.