MANILA – Presiden Filipina Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mengambil langkah mengejutkan dengan meminta seluruh menteri kabinetnya untuk mengajukan pengunduran diri. Kebijakan drastis ini diumumkan menyusul hasil pemilu paruh waktu yang dianggap menjadi sinyal kuat bagi pemerintah untuk melakukan kalibrasi ulang arah kebijakan dan kinerja.
“Ini bukan bisnis seperti biasa,” ujar Marcos dalam pernyataan resmi yang dirilis oleh pemerintah Filipina, Jumat (23/05/2025).
“Rakyat telah bersuara dan mereka menuntut hasil, bukan politik, bukan alasan. Kami mendengar mereka, dan kami akan bertindak,” lanjutnya.
Dalam pernyataan tersebut, pemerintah menjelaskan bahwa permintaan pengunduran diri ini bukan semata-mata soal personalia, melainkan untuk memberikan ruang kepada Presiden mengevaluasi ulang kinerja kementerian berdasarkan prioritas nasional yang telah diperbarui. Marcos menegaskan, langkah ini adalah bagian dari upaya membentuk pemerintahan yang lebih responsif, cepat, dan fokus pada kebutuhan masyarakat yang paling membutuhkan.
Setidaknya 21 menteri kabinet, yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Eksekutif Lucas Bersamin, dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk mundur.
“Ini bukan tentang kepribadian. Ini tentang kinerja, keselarasan, dan urgensi,” tegas Marcos. Ia juga menyatakan bahwa era zona nyaman dalam birokrasi telah berakhir.
Langkah ini diambil dalam suasana politik yang memanas, menyusul hasil pemilu 12 Mei 2025 lalu. Dari 12 kursi Senat yang diperebutkan, lima dimenangkan oleh sekutu Sara Duterte dan Rodrigo Duterte, sementara lima lainnya dimenangkan oleh kandidat yang didukung Marcos. Dua kursi sisanya secara mengejutkan diraih oleh kandidat liberal yang memiliki kedekatan dengan mendiang Presiden Benigno Aquino III, rival lama keluarga Marcos.
Di tengah persaingan politik ini, Sara Duterte yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden menghadapi pemakzulan dan ancaman pidana terkait dugaan korupsi serta pernyataan kontroversial yang ditafsirkan sebagai ancaman terhadap Presiden Marcos dan keluarganya.
Meski proses transisi tengah berjalan, pemerintah Filipina menjamin tidak akan ada gangguan terhadap layanan publik. Marcos menegaskan, perombakan kabinet merupakan babak baru dalam pemerintahannya yang kini akan lebih fokus menjalankan agenda strategis demi kesejahteraan rakyat. []
Diyan Febriana Citra.