JAKARTA – Wakil Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Jabo Priyono, menyatakan bahwa komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat menjadi wujud konkret dari hadirnya negara dalam menjawab kebutuhan rakyat. Hal ini disampaikan dalam agenda Public Hearing Gempita (Gerakan Milenial Pecinta Tanah Air) yang digelar bekerja sama dengan Kantor Komunikasi Presiden.
Kegiatan yang merupakan bagian dari program rutin bertajuk Double Check ini bertujuan menjembatani aspirasi penerima manfaat bantuan sosial dengan para pengambil kebijakan. Dengan mengusung tema “Negara Beri Bukti, Masyarakat Terima Hasil”, Agus Jabo berdialog langsung dengan enam penerima bantuan, mulai dari program keluarga harapan (PKH), pemberdayaan usaha, hingga rehabilitasi sosial.
Salah satu penerima manfaat, Ahmad Habiballoh (41), penyandang disabilitas netra, menyampaikan kisah keberhasilannya dalam program rehabilitasi sosial di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi.
“Kini saya menjadi instruktur refleksi di sana. Melalui pelatihan dari Kemensos seperti pijat, shiatsu, kami difabel diberdayakan untuk mandiri di tengah masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Agus menegaskan bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan merupakan tanggung jawab negara. Ia menjelaskan bahwa Kemensos tidak hanya fokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pada upaya pemberdayaan agar masyarakat miskin menjadi mandiri dan tidak selamanya tergantung pada bantuan pemerintah.
“Sekarang Indonesia sudah memiliki Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Program pengentasan kemiskinan harus disusun berbasis data agar tepat sasaran,” ujar Agus.
Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan penurunan angka kemiskinan menjadi di bawah 5% pada tahun 2029. Saat ini, angka kemiskinan masih berada di angka 8,57% atau sekitar 24 juta jiwa.
Presiden juga, menurut Agus Kamis (29/05/2025), mendorong pendirian Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan. Sekolah ini akan menjadi wadah pengembangan karakter dan kecerdasan anak-anak dari keluarga miskin.
“Anak-anak dari keluarga kurang mampu harus memiliki masa depan yang cerah, dengan karakter kebangsaan, sosial, dan keagamaan yang kuat,” tambahnya.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyatakan bahwa kegiatan ini penting untuk membangun komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat.
“PCO hanya memfasilitasi. Dialog seperti ini penting untuk menampung umpan balik agar kebijakan bisa diperbaiki,” kata Hasan.
Senada dengan itu, Ketua Umum Gempita Alfonso Ferry Pahotan menyatakan bahwa Public Hearing akan digelar rutin sebagai upaya mencegah disinformasi dan memperkuat pemahaman publik terhadap program-program pemerintah.
Selain Wamensos, hadir pula sejumlah pejabat lain, seperti Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono. []
Diyan Febriana Citra.