MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan (nakes) yang bertugas di wilayah kepulauan. Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa mereka adalah garda terdepan dalam menjaga kesehatan dan mencerdaskan generasi, meskipun harus menghadapi tantangan geografis dan keterbatasan sarana.
Pada Jumat (30/05/2025), Munafri menegaskan komitmen Pemkot Makassar untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama para tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan yang mengabdikan diri tanpa lelah di wilayah kepulauan Makassar.
Ia mengungkapkan bahwa telah mengunjungi tujuh pulau, termasuk tiga pulau terdekat dan empat pulau terluar serta terjauh, untuk melihat langsung berbagai kondisi yang ada di pulau-pulau tersebut.
Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, Pemkot Makassar akan memberikan tunjangan tambahan sebesar Rp 2,5 juta per bulan bagi guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di Pulau Langkai, Pulau Lanjukkang, Pulau Lumu-Lumu, dan Pulau Bone Tambu, serta pulau-pulau yang tergolong terluar dari wilayah Kota Makassar.
Untuk guru dan tenaga kesehatan yang bertugas di pulau-pulau yang lebih dekat, seperti Pulau Kodingareng, Pulau Barrang Caddi, dan Pulau Barrang Lompo, akan diberikan tunjangan sebesar Rp 1,5 juta per bulan.
Selain itu, Pemkot Makassar juga berencana membenahi infrastruktur seperti dermaga, pengadaan kapal transportasi, serta memberikan bantuan pendidikan bagi siswa dan mahasiswa di wilayah kepulauan. Munafri menjelaskan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tantangan geografis yang harus dihadapi oleh para tenaga pengajar dan medis setiap hari.
Ia menambahkan bahwa Pemkot Makassar juga akan menyediakan transportasi khusus untuk mereka, agar dalam proses bolak-balik tidak mengeluarkan biaya sendiri.
Dengan kebijakan ini, Pemkot Makassar berharap para guru dan tenaga kesehatan di wilayah kepulauan bisa menjalankan tugas dengan lebih nyaman, aman, dan termotivasi, sekaligus memastikan akses layanan dasar tetap terjaga bagi warga pulau.
Munafri menegaskan bahwa akses yang merata terhadap layanan dasar dan pendidikan yang layak adalah kunci untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga, termasuk mereka yang tinggal di pulau-pulau. []
Diyan Febriana Citra.