JAKARTA – Maraknya aksi premanisme di berbagai wilayah Indonesia tak lepas dari kondisi perekonomian yang kian memprihatinkan. Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), menanggapi fenomena meningkatnya kekerasan dan pemalakan oleh oknum yang kerap berkedok organisasi kemasyarakatan (ormas).
Menurut JK, aksi premanisme bukanlah hal baru, namun kian mengkhawatirkan lantaran menyasar langsung kehidupan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan para pekerja harian.
“Penyebab utamanya adalah ekonomi. Mereka tidak bekerja. Coba kalau mereka punya pekerjaan, apakah mereka masih mau keliling pasar hanya untuk memalak orang?” ujar JK dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025).
Ia menilai, lemahnya kondisi ekonomi nasional menciptakan siklus negatif yang saling berkaitan: penurunan daya beli, berkurangnya produksi, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Dampaknya menjalar ke berbagai sektor, termasuk pendidikan.
“Daya beli turun, karena banyak yang kena PHK. Usaha dagang tidak jalan, orang malas ke restoran, tidak belanja, tidak beli kendaraan. Banyak anak tidak bisa bayar SPP karena orang tuanya kehilangan pekerjaan,” paparnya.
JK menegaskan, penyelesaian masalah premanisme tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum. Ia mendorong adanya langkah konkret pemerintah untuk memperbaiki fondasi ekonomi nasional agar masyarakat memiliki akses terhadap pekerjaan yang layak.
“Masalah kriminal harus ditangani tegas, tapi jangan lupa juga benahi ekonomi. Kalau ekonomi membaik, premanisme akan berkurang dengan sendirinya,” tegasnya.
Sebelumnya, kasus premanisme dan pungutan liar (pungli) kembali mencuat di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Para sopir truk mengaku kerap ditodong saat kemacetan oleh oknum tak dikenal, bahkan tak segan menggunakan senjata tajam. Tak hanya itu, di sejumlah depo bongkar muat, pengemudi diminta membayar sejumlah uang agar proses bongkar-muat dipercepat.
Pantauan di lapangan menunjukkan minimnya imbauan atau peringatan untuk mencegah pungli di area pelabuhan. Meski kasus ini tengah ramai diperbincangkan, belum tampak adanya penindakan tegas terhadap oknum pelaku pungli di lokasi strategis tersebut.[]
Putri Aulia Maharani