JAKARTA – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Taufik Zoelkifli, menyoroti membeludaknya jumlah pencari kerja dalam pelaksanaan bursa kerja (job fair) di wilayah Jabodetabek. Ia mendorong pemerintah provinsi untuk membuat regulasi yang mewajibkan perusahaan terutama yang beroperasi di bawah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memprioritaskan warga sekitar atau yang dikenal dengan istilah anak kampung sini (akamsi) dalam proses perekrutan tenaga kerja.
“Saran saya adalah memang harus dibuat aturan atau semacam perda (peraturan daerah) gitu, tapi terutama untuk perusahaan-perusahaan BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Jadi mereka memang diwajibkanlah gitu ya, untuk menampung pekerja, terutama yang di Jakarta. Jadi jangan malu-malu untuk akamsi, mengutamakan akamsi atau anak kampung sini,” kata Taufik kepada wartawan, Kamis (05/06/2025).
Ia mencontohkan kawasan industri di Cakung dan Pulo Gadung yang seharusnya menyerap lebih banyak tenaga kerja dari wilayah sekitarnya. Menurutnya, keberadaan perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut mesti memberikan kontribusi nyata dalam menyerap penduduk lokal sebagai pekerja.
Taufik juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan dunia usaha untuk menyusun sistem perekrutan yang berpihak pada warga Jakarta, termasuk kelompok penyandang disabilitas.
“Nah, itu perusahaan-perusahaan itu yang harus diajak kerja sama oleh Dinas Tenaga Kerja atau oleh BUMD Jakarta, dan semacam diwajibkan gitu, untuk membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat Jakarta. Termasuk yang disabilitas. Memang disabilitas perlu penanganan khusus ya, tapi sebenarnya saya lihat juga udah banyak lapangan atau jenis-jenis pekerjaan yang bisa dimasuki oleh disabilitas,” ujarnya.
Menurut Taufik, terdapat sekitar 22 hingga 23 BUMD dan perusahaan patungan di DKI Jakarta. Ia menyarankan agar upaya penyerapan tenaga kerja lokal dimulai dari perusahaan-perusahaan tersebut.
Selain mendorong kebijakan afirmatif bagi warga lokal, Taufik menegaskan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Ia menilai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri dapat menjembatani kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan yang tersedia.
“Tentu saja memang diperlukan pelatihan atau penyetaraan, standarisasi, keahlian dari para pencari kerja. Nah itu tugas dari pemerintah itu, tugas dari Dinas Tenaga Kerja atau dinas yang lain untuk bagaimana membuat pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Bukan hanya BUMD ya, tapi juga perusahaan yang lain. Jadi ada link and match dan harus dengan power dari pemerintah,” kata Taufik.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan bahwa pihaknya tetap serius dalam menangani persoalan ketenagakerjaan. Namun, ia mengingatkan bahwa penyelenggaraan job fair tidak perlu terlalu gencar dipublikasikan guna memastikan hanya pencari kerja yang benar-benar sesuai kualifikasi yang hadir.
“Kami ingin seorang yang datang itu betul-betul orang dengan kapasitas yang dibutuhkan. Link and match sudah terjadi, beberapa sudah bisa langsung kerja,” ujar Pramono, Selasa (03/05/2025), di Jakarta Selatan. []
Diyan Febriana Citra.