JAKARTA – Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) atau BKKBN tengah menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) periode 2025-2029. Penyusunan dokumen strategis ini melibatkan akademisi, pakar dari perguruan tinggi, serta pemerintah daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kemendukbangga sekaligus Sestama BKKBN, Prof. Budi Setiyono, saat berdiskusi dengan Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) dan pemerintah daerah di Bogor, Rabu (04/06/2025). Menurut Prof. Budi, PJPK menjadi langkah operasional dari Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang berisi sasaran, target, dan rencana aksi pembangunan kependudukan secara menyeluruh.
“Dokumen GDPK sudah disusun sebagai panduan menyelesaikan persoalan kependudukan secara terencana, sistematis, dan berkesinambungan. GDPK merupakan rancang induk jangka panjang pembangunan kependudukan,” jelas Prof. Budi dalam keterangan tertulis, Kamis (05/06/2025).
Salah satu alat ukur keberhasilan kebijakan kependudukan adalah Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK). Indeks ini menilai bagaimana pembangunan daerah telah berfokus pada penduduk melalui lima dimensi utama: partisipatif, inklusif, keberlanjutan, holistik integratif, dan kesetaraan. Prof. Budi menambahkan bahwa reformulasi IPBK akan dijadikan alat ukur dalam PJPK.
“Hasil reformulasi ini akan ditetapkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN,” ujarnya.
PJPK memiliki lima sasaran utama, yaitu pengelolaan kuantitas penduduk yang meliputi Total Fertility Rate (TFR), Age-Specific Fertility Rate (ASFR) usia 15-19 tahun, dan proporsi kebutuhan KB terpenuhi; peningkatan kualitas penduduk pada bidang pendidikan dan kesehatan; pembangunan keluarga melalui berbagai indeks terkait; penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; serta administrasi data kependudukan.
Dalam kesempatan yang sama, Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan mendeklarasikan komitmen untuk mendukung pembangunan kependudukan. Deklarasi ini memuat lima poin penting, mulai dari kontribusi dalam tridharma perguruan tinggi hingga mendorong perluasan konsep pembangunan kependudukan dari berbasis keluarga berencana menjadi pembangunan berwawasan kependudukan lintas sektor.
Deklarasi ini ditandatangani oleh sejumlah rektor dan perwakilan perguruan tinggi ternama di Indonesia, seperti Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang, Universitas Tadulako, Universitas Negeri Jakarta, dan lainnya.
Dengan penyusunan PJPK ini, diharapkan pembangunan kependudukan di Indonesia dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata dalam mendukung Indonesia Emas 2045. []
Diyan Febriana Citra.