JAKARTA – Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi kemacetan kian diperluas, tak hanya melalui pendekatan teknologi, tetapi juga lewat pengawasan proyek-proyek fisik di lapangan yang kerap menjadi biang kerok kemacetan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa banyak pekerjaan infrastruktur yang berjalan tanpa koordinasi, sehingga menimbulkan dampak besar terhadap lalu lintas harian warga Ibu Kota.
“Seringkali terjadi kemacetan karena kerjaan-kerjaan lapangan. Seperti kemarin, kami secara khusus mengadakan rapat. Pekerjaan di sumber daya air, kementerian PUPR, penggalian kabel dan sebagainya ini yang mengganggu,” ujar Pramono saat meninjau sistem pengendalian lalu lintas berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) di Kantor Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Abdul Muis, Jakarta Pusat, Selasa (11/06/2025).
Pramono menyoroti proyek-proyek yang mangkrak, terutama galian jalan yang tidak aktif namun tetap diberi penyekat. Keberadaan proyek seperti ini, menurutnya, hanya mempersempit ruang lalu lintas tanpa memberi manfaat apa pun bagi warga, dan justru memperburuk kemacetan.
“Kalau pekerjaan belum dilanjutkan, seyogianya bedeng ataupun penyekatnya itu dibuka. Supaya tidak menimbulkan kemacetan. Ini yang saya minta untuk ditertibkan,” tegasnya.
Menurutnya, pengendalian lalu lintas dengan teknologi semata, seperti Intelligent Traffic Control System (ITCS) yang telah diterapkan di 65 dari 321 persimpangan di Jakarta, tidak akan optimal tanpa didukung manajemen lapangan yang efektif. Ia menekankan perlunya pembenahan manajemen proyek, termasuk dari kementerian atau instansi pusat, yang sering kali bekerja tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lalu lintas lokal.
“Kami sedang upayakan agar koordinasi lintas kementerian dan lembaga diperkuat. Jangan sampai proyek pusat bikin macet daerah, tapi tidak ada solusinya,” ujar Pramono.
Contoh nyata dari dampak buruk proyek tak terkoordinasi terlihat pada kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, pada Senin pagi (10/06/2025). Kemacetan terjadi akibat adanya proyek galian di sisi jalan yang belum rampung, menyebabkan antrean panjang kendaraan dan keterlambatan aktivitas warga.
Dengan dorongan ini, Gubernur Pramono berharap Jakarta tidak hanya bergantung pada solusi teknologi, tetapi juga memiliki tata kelola proyek yang lebih tertib dan sinergis antara pusat dan daerah. []
Diyan Febriana Citra.