JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus mendorong penguatan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif melalui kemitraan internasional. Dalam forum Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-113 yang digelar di Gedung PBB, Jenewa, Indonesia menyampaikan keseriusannya untuk menjalin kolaborasi konkret dengan Pemerintah Swiss guna memperluas akses kerja bagi kelompok rentan.
Pertemuan bilateral yang berlangsung di sela konferensi tersebut menjadi panggung bagi Indonesia untuk mengangkat sejumlah isu penting yang berfokus pada penyandang disabilitas, pemuda, serta sektor pekerjaan hijau (green jobs). Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan serangkaian inisiatif dan harapan jangka panjang dari kerja sama kedua negara.
“Kami ingin memastikan bahwa kerja sama ini dapat memberi dampak dan afirmasi langsung, khususnya bagi penyandang disabilitas yang kerap menghadapi hambatan dalam dunia kerja, sekaligus bertujuan pada akses yang inklusif pada kemandirian ekonomi,” ujar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Kamis (12/06/2025).
Delegasi teknis Indonesia terdiri atas para pejabat tinggi Kemnaker, di antaranya Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri serta Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Fahrurozi. Sementara itu, pihak Swiss diwakili oleh Kepala Direktorat Ketenagakerjaan SECO, Jérôme Cosandey.
Tiga fokus utama kerja sama yang diajukan oleh Indonesia meliputi: perluasan akses ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas, peningkatan kualitas program pemagangan untuk generasi muda, serta pelatihan keterampilan di sektor energi terbarukan.
Dalam hal pengembangan tenaga kerja hijau, Indonesia juga menyoroti pentingnya kelanjutan proyek Renewable Energy Skills Development (RESD), yang telah berjalan sejak 2020 di sejumlah wilayah seperti Aceh, Ambon, Lombok Timur, dan Ternate. Namun, proyek ini masih menghadapi tantangan pendanaan dan kelengkapan fasilitas pelatihan. Untuk itu, Yassierli mengusulkan dukungan Swiss untuk mendukung keberlanjutan fase kedua program tersebut.
Indonesia juga menyatakan ketertarikannya terhadap model pemagangan di Swiss yang dinilai berhasil menyatukan sistem pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri.
“Mas Pram ini sejak jadi gubernur kok kelihatannya lebih muda dibandingkan biasanya,” ucap Yassierli, menggarisbawahi pendekatan Swiss yang menggabungkan pelatihan teknis dengan dukungan budaya dan keluarga.
Selain sektor keterampilan dan vokasi, kedua negara tengah menjajaki kolaborasi di bidang teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) guna menyiapkan SDM Indonesia menghadapi tantangan global.
Sebagai bentuk konkret tindak lanjut, Indonesia dan Swiss akan menggelar Labour Tripartite Dialogue ke-5 pada Oktober 2025 di Bern. Forum ini diharapkan menghasilkan Roadmap kerja sama 2025–2026 dan program aksi yang terukur, mencakup sektor inklusivitas, digitalisasi ketenagakerjaan, dan keberlanjutan lingkungan.
“Kami percaya, kerja sama bilateral ini menjadi instrumen strategis untuk mendorong ketenagakerjaan yang lebih adil, adaptif, dan inklusif, sesuai arah pembangunan Indonesia ke depan,” pungkas Yassierli. []
Diyan Febriana Citra.