JAKARTA – Proses pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas. Hal ini tercermin dalam langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memberikan pembekalan intensif kepada Bupati Indramayu, Lucky Hakim, sebagai bagian dari masa magangnya di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum). Program magang ini menjadi bentuk sanksi edukatif atas pelanggaran administratif berupa perjalanan ke luar negeri tanpa izin Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.
Melalui kegiatan ini, Kemendagri ingin memastikan pemahaman kepala daerah terhadap prinsip-prinsip pemerintahan umum, stabilitas politik, dan pentingnya koordinasi lintas sektoral.
“Jadi pak camat itu (perlu) dimanfaatkan, betul dia sebagai perangkat daerah otonom anak buah Bapak (Bupati Indramayu), tapi dia juga sebagai kepala pemerintahan umum (di tingkat kecamatan),” ujar Dirjen Polpum Bahtiar dalam sesi pembekalan, Kamis (12/06/2025).
Selama mengikuti program magang, Lucky Hakim mengunjungi berbagai unit kerja di lingkungan Ditjen Polpum untuk menerima pengarahan teknis. Dalam pemaparannya, Bahtiar menekankan bahwa kepala daerah memegang tanggung jawab besar atas urusan pemerintahan umum, keamanan, serta politik lokal. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Forkopimcam pun disebut sebagai instrumen penting yang perlu dioptimalkan untuk mendukung peran tersebut.
Penekanan juga diberikan pada penguatan peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Menurut Bahtiar, Kesbangpol berfungsi sebagai simpul komunikasi politik dan sosial, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam menjaga harmoni dan ketertiban masyarakat.
Direktur Kewaspadaan Nasional, Aang Witarsa Rofik, turut memaparkan cakupan kerja yang diemban Direktorat Wasnas, termasuk koordinasi intelijen, pemantauan media, pengawasan orang dan lembaga asing, hingga penanganan konflik sosial.
“Kesbangpol ini harus diperkuat bukan hanya dari masalah SDM saja, tapi juga secara kelembagaan, man, money, method, machine, dan tentunya market dan segala macamnya yang memenuhi kualifikasi Kesbangpol,” jelas Aang.
Senada dengan itu, Sekretaris Ditjen Polpum, Andi Baso Indra Paharuddin, menjelaskan arah kebijakan strategis dalam rangka menyukseskan Asta Cita dan program prioritas nasional.
Ia menggarisbawahi pentingnya dukungan anggaran dan struktur yang kuat bagi Kesbangpol di tingkat daerah. Menanggapi pembekalan yang diberikan, Lucky Hakim menyatakan apresiasinya dan mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru.
“Saya dapat ilmu-ilmu baru,” ujarnya singkat.
Pertemuan ini turut dihadiri jajaran Ditjen Polpum, termasuk Direktur Politik Dalam Negeri Syarmadani dan Direktur Bina Ideologi, Karakter, dan Wawasan Kebangsaan Sri Handoko Taruna. Melalui pembekalan ini, Kemendagri tidak hanya menegakkan disiplin, tetapi juga memberikan ruang bagi kepala daerah untuk tumbuh melalui pendekatan pembinaan. []
Diyan Febriana Citra.