ADVERTORIAL – Pelantikan pasangan dr. Aulia Rahman Basri dan H. Rendi Solihin sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) periode 2025–2030 menjadi simbol awal fase baru pemerintahan daerah. Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung Lamin Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, pada Senin (23/6/2025), dan dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Sejumlah tokoh daerah turut menghadiri acara ini, termasuk Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, yang juga merupakan legislator dari daerah pemilihan Kukar.
Dalam pandangan Salehuddin, pelantikan tersebut membuka peluang besar bagi Kabupaten Kukar untuk melakukan transformasi pembangunan secara menyeluruh. Ia berharap kepemimpinan Aulia–Rendi mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang progresif serta menjalin sinergi kuat dengan Pemprov Kaltim maupun pemerintah pusat.
“Selamat kepada dr. Aulia Rahman Basri dan saudara Rendi Solihin. Kita semua berharap, amanah ini bisa dijalankan dengan baik dan membawa Kutai Kartanegara ke arah pembangunan yang lebih baik,” kata Salehuddin kepada awak media.
Ia menilai, keberhasilan program pembangunan tidak terlepas dari kemampuan pemerintah daerah dalam menyelaraskan agenda pusat, provinsi, dan kabupaten. Harmonisasi kebijakan tersebut, menurutnya, menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih dan untuk memastikan pembangunan tepat sasaran. “Sinergitas dengan pemerintah provinsi dan pusat sangat diperlukan. Sehingga program-program kegiatan di pusat, provinsi, maupun kabupaten bisa berjalan selaras. Ada cascading yang bisa dikerjasamakan,” ujarnya menambahkan.
Salehuddin juga mengungkapkan keselarasan sejumlah program prioritas Gubernur Kalimantan Timur dengan inisiatif pembangunan yang tengah disiapkan di Kukar. Salah satunya adalah rencana pengembangan pusat unggulan kompetensi di bidang pertambangan, yakni Provincial Center of Mining Competence (PCMC). “Beberapa program yang disampaikan oleh Gubernur hampir sama dengan apa yang sedang dirancang di PCMC Kabupaten. Ini akan menjadi target kita bersama untuk mempercepat proses sinkronisasi,” katanya.
Tak hanya itu, sektor pendidikan juga menjadi sorotan utama dalam arah pembangunan Kukar ke depan. Salehuddin mendorong pemerintah kabupaten untuk menetapkan kebijakan pendidikan gratis sebagai langkah strategis dalam memperluas akses dan menekan angka putus sekolah. Ia menilai kebijakan inklusif perlu diperkuat melalui keberanian mengambil keputusan yang visioner.
“Selama ini kita tahu tingkat putus sekolah masih cukup tinggi di Kukar. Tapi saya yakin, dengan semangat muda dari para pemimpin kita hari ini, mereka akan berani mengambil kebijakan strategis untuk menyelesaikan masalah ini,” tutup Salehuddin.
Dengan pelantikan tersebut, masyarakat Kukar menaruh harapan besar bahwa pemerintahan Aulia–Rendi akan mampu menjawab tantangan pembangunan secara konkret. Langkah awal yang ditandai dengan sinergi lintas pemerintahan diharapkan menjadi pondasi kokoh untuk mewujudkan Kukar yang lebih inklusif, maju, dan berdaya saing.
Penulis: Muhamamddong | Penyunting: Nuralim