SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur dari daerah pemilihan (dapil) Balikpapan, Yusuf Mustafa, menyoroti serius persoalan banjir yang kembali terjadi di Kota Balikpapan pada Kamis (19/6/2025) lalu. Ia mengungkapkan, salah satu penyebab utama banjir disebabkan oleh pembangunan perumahan yang tidak mengantongi izin resmi.
Menurut Yusuf, sejumlah pengembang perumahan di Balikpapan diduga melakukan pembangunan tanpa melengkapi dokumen legal seperti site plan, izin lingkungan, serta tidak menyediakan kolam pengendali air hujan. Praktik tersebut berkontribusi memperparah limpasan air saat curah hujan tinggi melanda kota, karena sistem drainase yang ada tidak mampu menampung volume air secara maksimal. “Kalau bicara penyumbang banjir, saya kira pembangunan perumahan perlu diedukasi, jangan hanya membangun rumah, tapi tidak memperhatikan izin dan sistem drainasenya,” ujar Yusuf saat ditemui awak media di Samarinda, Selasa (24/6/2025).
Sebagai anggota Komisi I DPRD Kaltim, Yusuf menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan sejauh ini telah melakukan berbagai upaya penanganan banjir. Ia mencontohkan, meskipun sistem drainase kota masih bekerja, namun bebannya terlalu besar karena dipengaruhi banyak faktor, salah satunya kondisi pasang air laut yang bersamaan dengan hujan deras dan aktivitas pengupasan lahan. “Kemarin itu hujannya sangat deras dan banyak pengupasan lahan untuk perumahan serta air laut juga sedang pasang, tapi begitu air laut surut air dari darat segera ikut turun mengalir ke laut, itu artinya sistemnya masih bekerja, hanya memang bebannya terlalu besar saat itu,” jelasnya.
Ia menyampaikan bahwa Pemkot saat ini tengah merancang pembangunan bozem atau waduk penampungan air hujan dengan luas sekitar 10 hektare. Selain itu, pembangunan saluran drainase baru juga direncanakan akan dilakukan dari kawasan Jokotole hingga Mufakat. Namun, Yusuf mengakui bahwa realisasi proyek tersebut akan dilakukan secara bertahap karena adanya keterbatasan anggaran. “Pemkot merancang pembangunan bozem seluas 10 hektar dan drainase juga jadi perhatian, mulai dari kawasan Jokotole hingga Mufakat itu direncanakan akan dibangun saluran air, tapi karena dana terbatas, pengerjaannya dilakukan bertahap,” tambah Yusuf.
Di akhir keterangannya, Yusuf menegaskan bahwa penanganan banjir tidak bisa dilakukan sepihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat untuk mewujudkan penanggulangan banjir yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh warga kota. “Harapan kami sebagai wakil rakyat dari dapil Balikpapan, mudah-mudahan pembangunan untuk mengatasi banjir segera seperti bozem, sehingga bisa membantu mengurangi terjadinya banjir,” tutupnya. [] Penulis: Muhamamddong | Penyunting: Nuralim