SURABAYA – Upaya penguatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor kuliner kembali mendapat perhatian serius melalui pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Persatuan Pengusaha Jasaboga Indonesia (PPJI) Kota Surabaya. Momentum yang berlangsung pada Senin (30/06/2025) ini menjadi titik strategis dalam memperkuat sinergi antara UMKM dengan program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dukungan konkret terhadap sinergi tersebut datang dari dua institusi penting, yakni Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia serta Komisi VII DPR RI. Asisten Deputi Pembiayaan Investasi Kementerian Koperasi dan UKM, Ali Mansur, menegaskan bahwa keterlibatan UMKM dalam program MBG bukan hanya penting dari sisi pemenuhan gizi anak-anak, tetapi juga sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“UMKM dapat berperan dari penyediaan bahan baku, produksi makanan siap saji, hingga distribusi. Ini menyentuh banyak sektor, mulai dari pertanian, peternakan, hingga pasar tradisional,” ungkap Ali di hadapan para pengurus baru PPJI Surabaya.
Menurutnya, MBG adalah peluang besar yang bisa mendorong akselerasi UMKM nasional. Selain aspek sosial berupa pemenuhan gizi masyarakat, keberadaan program ini juga membuka jalur ekonomi produktif yang melibatkan banyak pelaku usaha lokal.
“Ini adalah kesempatan yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ini peluangnya sangat besar,” ujarnya.
Ali juga mengapresiasi kesiapan jaringan jasa boga PPJI yang dinilai sudah memiliki sistem dan pengalaman memadai dalam penyediaan makanan massal.
“MBG untuk meningkatkan gizi anak-anak. Di luar itu, aspek ekonominya yang kita dorong,” tambahnya.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyampaikan bahwa peran UMKM sangat signifikan terhadap perekonomian nasional. Ia mencatat, UMKM menyumbang 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menciptakan 97 persen lapangan kerja nasional.
BHS juga menekankan potensi besar dari subsektor kuliner. “Kuliner menyumbang sekitar 52 persen dari total UMKM nasional. Ini sektor dengan dampak ekonomi langsung dan daya tarik tinggi bagi wisatawan,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa 35 persen wisatawan memilih tujuan wisata berdasarkan kuliner khas daerah.
Namun demikian, ia menyayangkan masih rendahnya pengembangan potensi kuliner nusantara. “Dari sekitar 5.000 jenis kuliner Indonesia, baru 10 persen yang benar-benar dikembangkan serius,” tuturnya.
Melalui pelantikan DPC PPJI Surabaya ini, diharapkan lahir langkah nyata untuk mendorong UMKM kuliner naik kelas tidak hanya sebagai pelengkap industri makanan, tetapi menjadi motor utama penggerak ekonomi rakyat dan penguat identitas budaya daerah. []
Diyan Febriana Citra.