SERANG – Ketegangan mencuat di Lingkungan Sukadana 1, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, saat ratusan warga menggelar aksi protes menolak relokasi yang direncanakan oleh Pemerintah Kota Serang. Aksi yang digelar pada Rabu pagi (02/07/2025) berubah menjadi unjuk rasa terbuka di jalan utama, dengan warga menutup akses lalu lintas dan membakar ban sebagai bentuk penolakan yang tegas.
Protes ini menyuarakan keresahan warga yang menilai Pemkot Serang kurang terbuka dalam memberikan penjelasan mengenai rencana relokasi tersebut. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, terlebih mengenai nasib hunian mereka yang telah ditempati selama puluhan tahun.
Pantauan di lapangan menunjukkan betapa kuatnya penolakan warga. Sebuah spanduk besar bertuliskan “Kami Menolak Relokasi” terbentang di antara kerumunan massa. Di sekitar lokasi, terlihat juga kain-kain bernada perlawanan yang digantung warga sebagai simbol kekecewaan. Aksi ini menyebabkan lalu lintas di jalur utama Kasemen lumpuh total untuk beberapa saat, sementara petugas kepolisian dikerahkan untuk menjaga ketertiban dan mencegah terjadinya bentrokan.
Bagi warga, inti dari persoalan bukanlah pada pembangunan itu sendiri, tetapi pada pendekatan yang dianggap terlalu sepihak. Yanto, salah satu warga yang ikut aksi, mengungkapkan kekecewaannya.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi tolong jangan seret kami keluar dari rumah yang sudah kami tempati puluhan tahun. Kami tidak pernah diajak musyawarah dengan layak,” ucapnya dengan nada tinggi.
Sementara itu, Atikah, perempuan paruh baya yang juga ikut berorasi dalam aksi tersebut, tak kuasa menahan emosi. “Saya lahir di sini, besar di sini. Kalau digusur, kami mau tinggal di mana? Sampai sekarang juga belum jelas kami mau dipindah ke mana. Saya nolak,” katanya dengan suara bergetar menahan tangis.
Warga menilai bahwa relokasi tanpa kepastian tempat tinggal pengganti yang layak adalah bentuk ketidakadilan. Mereka meminta adanya komunikasi dua arah dan kejelasan mengenai masa depan mereka. Selain itu, warga juga mendesak Walikota Serang untuk turun langsung ke lokasi dan berdialog secara terbuka dengan masyarakat.
Aksi ini menjadi peringatan bahwa kebijakan publik yang menyangkut ruang hidup masyarakat harus ditempuh dengan prinsip partisipasi dan transparansi. Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemerintah Kota Serang mengenai langkah tindak lanjut atas tuntutan warga.
Protes yang mengemuka ini memperlihatkan bagaimana rencana relokasi yang tidak dikomunikasikan secara matang dapat memicu resistensi di tengah masyarakat. Warga Sukadana kini menunggu kejelasan dan harapan akan dialog yang lebih manusiawi dari para pemangku kebijakan. []
Diyan Febriana Citra.