PARLEMENTARIA – Upaya memperkuat perencanaan kerja legislatif menjadi prioritas Badan Musyawarah (Banmus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Bali pada awal Juni lalu di mana rombongan Banmus menggali informasi terkait penyusunan agenda legislatif yang lebih tertata, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan publik.
Dalam kunjungan tersebut, Banmus DPRD Kaltim yang diwakili anggota Yonavia dan Sulasih, serta didampingi tenaga ahli dan staf sekretariat dewan, diterima langsung oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Bali, I Kadek Putra Suantara. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka, membahas berbagai praktik koordinasi antar alat kelengkapan dewan serta pengelolaan jadwal kegiatan legislatif.
Perhatian Banmus DPRD Kaltim secara khusus tertuju pada keberhasilan DPRD Bali dalam memastikan agenda kerja tidak saling tumpang tindih, sekaligus tetap konsisten dengan target pembahasan kebijakan daerah. Model sinkronisasi inilah yang rencananya akan dikaji lebih mendalam oleh DPRD Kaltim. “DPRD Bali kami nilai berhasil mengatur jadwal kerja legislatif secara efisien. Ini menjadi referensi penting untuk kami adopsi di Kaltim,” ujar Yonavia kepada awak media usai kunker.
Hasil kunjungan di DPRD Bali, Yonavia mengungkapkan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi perencanaan dan penerapan agenda kerja DPRD Kaltim. “Kami akan mengevaluasi hasil kunjungan ini dan melihat kemungkinan penerapan model serupa di Kalimantan Timur. Intinya adalah agar fungsi legislasi bisa berjalan maksimal dan selaras dengan harapan publik,” ujar Yonavia.
Banmus menilai praktik perencanaan yang sistematis tidak hanya bermanfaat dalam penyusunan jadwal sidang, tetapi juga menjadi fondasi penguatan fungsi pengawasan DPRD, terutama dalam memastikan kebijakan daerah berjalan sesuai aspirasi masyarakat. Kunjungan ini juga menjadi ruang pembelajaran bagi DPRD Kaltim untuk menciptakan tata kelola kelembagaan yang lebih adaptif dan akuntabel. Selain itu, Banmus berharap penerapan model perencanaan legislatif seperti yang diterapkan di Bali akan meningkatkan sinergi antara komisi, fraksi, dan unsur pimpinan dewan.
Banmus DPRD Kaltim berkomitmen melakukan evaluasi secara menyeluruh setelah kunjungan, sebelum memutuskan langkah implementasi di Kaltim. Langkah-langkah pembaruan ini diharapkan mampu menjawab tuntutan publik akan transparansi dan efektivitas kinerja legislatif di daerah. []
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna