BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi akan melakukan langkah tegas dalam menangani persoalan banjir yang kerap melanda wilayah Babelan. Salah satunya adalah dengan menertibkan ratusan bangunan liar (bangli) yang berdiri di bantaran kali dan sempadan jalan di kawasan Kampung Pulo Timaha.
Penertiban yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (09/07/2025) ini akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, bekerja sama dengan unsur TNI dan Polri. Sebelumnya, pihak Satpol PP telah melayangkan tiga kali surat peringatan kepada para pemilik bangunan sebagai bentuk pendekatan persuasif.
“Peringatan ketiga akan kita berikan pada hari Senin, kemudian pemberitahuan penertiban akan kita sampaikan. Hari Rabu-nya akan dilaksanakan eksekusi,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, dalam keterangannya, Minggu (06/07/2025).
Menurutnya, pembongkaran akan difokuskan pada bangunan liar yang berdiri di sepanjang Jalan Pulau Timaha, Kampung Bogor, dan Pulau Timah Vila Indah. Jumlah total bangunan yang ditargetkan mencapai sekitar 400 unit.
Penertiban ini bukan semata soal penegakan aturan, melainkan juga bagian dari program strategis penanggulangan banjir yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dan mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Kegiatan penertiban bangli ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Bekasi mengendalikan banjir, mengingat wilayah Babelan termasuk kawasan rawan banjir,” kata Surya.
Sebanyak 74 personel Satpol PP disiapkan untuk mendampingi proses eksekusi, dengan harapan warga bisa secara sukarela membongkar sendiri bangunan mereka.
“Harapan kami, warga bisa membongkar sendiri bangunan sebelum kami lakukan pembongkaran paksa. Ini demi kebaikan bersama,” ujarnya.
Namun, kebijakan ini menuai reaksi dari sebagian warga terdampak. Pasangan suami istri, Narulloh (47) dan Dahromi (43), yang rumahnya berdiri di atas lahan milik negara, menyampaikan kekecewaan mereka.
“Saya menyesal pilih Dedi Mulyadi,” ujar Narulloh, merujuk pada Gubernur Jawa Barat yang mendukung program ini.
Meski begitu, pihak Pemkab tetap mengedepankan bahwa tindakan ini adalah bentuk komitmen dalam membenahi tata ruang wilayah serta melindungi keselamatan warga dari ancaman bencana banjir yang lebih besar. []
Diyan Febriana Citra.