ADVERTORIAL — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menerima kunjungan kerja (kunker) dari anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada Kamis (10/07/2025) di ruang rapat Gedung E DPRD Kaltim. Kunjungan ini dihadiri pula oleh perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur sebagai bagian dari diskusi terkait permasalahan pendidikan di Kutim.
Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD Kutim mengungkapkan kendala serius terkait keterbatasan daya tampung Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di wilayahnya, khususnya di Sangatta Selatan. Sekitar 500 siswa lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) belum mendapatkan tempat di sekolah negeri, dengan situasi serupa juga terjadi di Kecamatan Bengalon. Kondisi ini diperparah oleh minimnya Ruang Kelas Baru (RKB) di sejumlah kecamatan yang membutuhkan penanganan segera. Pemerintah Kabupaten Kutim pun melaporkan urgensi pembangunan sekolah baru, terutama di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Menanggapi hal ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa persoalan tersebut memang berada dalam ranah Pemerintah Provinsi Kaltim, khususnya untuk sektor pendidikan menengah atas. Ia juga mengingatkan pentingnya pemahaman masyarakat mengenai peran sekolah swasta sebagai alternatif pendidikan yang juga mendukung pencapaian prestasi.
“Kehadiran dari teman-teman dari DPRD Kutim ini menyampaikan permasalahan yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pemprov terkait lulusan SMP tidak tertampung di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri,” kata Darlis kepada awak media.
Darlis menambahkan, jika seluruh siswa hanya diarahkan ke sekolah negeri, masalah daya tampung tidak akan pernah selesai. Padahal, sekolah swasta juga mendapatkan dukungan melalui program BOS Nasional (Bosnas) dan BOS Daerah (Bosda) yang menunjang operasional serta kualitas pendidikan.
Ia juga menyoroti masih banyaknya sekolah swasta di Kutim, seperti beberapa sekolah Muhammadiyah, yang mengalami kekurangan murid. Oleh karena itu, sosialisasi intensif kepada masyarakat dianggap penting agar sekolah swasta dapat lebih diminati dan diapresiasi.
“Pemerintah tidak hanya bertanggung jawab membangun sekolah negeri, tapi juga memastikan sekolah swasta bisa tumbuh dan berkembang serta ini penting untuk pemerataan pendidikan,” ujar Darlis.
Sebagai solusi jangka pendek, Disdikbud Kaltim sedang mengupayakan penambahan jumlah siswa per kelas dari 36 menjadi 38 atau 40 orang. Selain itu, Pemprov Kaltim berencana membangun Unit Sekolah Baru (USB) di Sangatta Utara dan Sangatta Selatan serta menambah Ruang Kelas Baru (RKB) di beberapa SMA negeri di Kutim.
“Kami sudah mendengar langsung, dan Disdikbud Kaltim juga sudah punya rencana membangun SMA baru di wilayah yang padat penduduk serta beberapa sekolah negeri juga akan ditambah ruang kelasnya,” tutup Darlis.[]
Penulis: Muhamaddong | Penyunting: Agnes Wiguna