PANGKALPINANG — Hubungan kerja antara Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani dan Wakil Gubernur Hellyana dikabarkan mengalami ketegangan setelah hanya empat bulan menjalankan roda pemerintahan bersama. Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan karena dikhawatirkan berdampak terhadap stabilitas pemerintahan daerah.
Wakil Gubernur Hellyana secara terbuka membenarkan adanya ketidakharmonisan hubungan tersebut. Dalam pernyataannya pada Sabtu (12/07/2025) pagi, ia menyebut komunikasi dengan gubernur tidak lagi seintensif sebelumnya.
“Iya seperti yang sudah diketahui bersama, memang renggang, komunikasi tidak seperti dulu lagi,” kata Hellyana saat dihubungi.
Sumber kerenggangan hubungan keduanya diduga berasal dari surat edaran yang diterbitkan Gubernur Hidayat Arsani, yang isinya membatasi sejumlah aktivitas wakil gubernur. Salah satu pembatasan tersebut menyangkut kunjungan dinas ke luar daerah, termasuk ke Jakarta, tempat di mana terdapat kantor penghubung milik Pemerintah Provinsi Bangka Belitung.
“Sejak ada surat edaran itu, organisasi perangkat daerah menjadi sulit dihubungi. Padahal kedinasan itu sifatnya melekat dengan gubernur dan juga wakil gubernur selaku kepala daerah. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah lebih tinggi,” jelas Hellyana, yang sebelumnya merupakan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung.
Selain pembatasan aktivitas, Hellyana juga menyoroti penghapusan sejumlah dokumentasi kegiatan resmi miliknya dari situs web Pemerintah Provinsi. Ia menyayangkan tindakan tersebut, mengingat kegiatan yang dipublikasikan adalah bagian dari tanggung jawab dalam memberikan layanan ke masyarakat. “Memang sudah di-takedown, padahal itu kegiatan saya, sosialisasi ke masyarakat,” ungkapnya.
Perubahan sikap gubernur juga menjadi sorotan Hellyana. Ia menyebut bahwa dinamika komunikasi yang dulu hangat saat masa kampanye kini berubah drastis. “Saya sudah komunikasi secara personal, ada WA juga. Beliau mengatakan saya sekarang gubernur, sebagai wakil saya dibatasi, berkomunikasi tidak seperti dulu lagi,” ungkapnya. “Dulu bahkan waktu kampanye saling video call.”
Meski menghadapi situasi tidak ideal, Hellyana menyatakan bahwa dirinya tetap mengedepankan kepentingan daerah. Ia berharap persoalan internal ini dapat diselesaikan secara administratif dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Saya utamakan kondusifitas daerah agar pembangunan berjalan. Untuk itu permasalahan ini kami sampaikan secara birokrasi pemerintahan, ada ketentuan tertulis bahwa kewenangan kepala daerah dan wakil kepala daerah dijamin undang-undang,” pungkasnya.
Situasi ini menjadi perhatian publik, khususnya masyarakat Bangka Belitung, yang berharap stabilitas hubungan antarpimpinan daerah tetap terjaga demi keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik yang optimal. []
Diyan Febriana Citra.