PADANG – Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia, termasuk dalam hal efisiensi waktu dan biaya perjalanan. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan menolak usulan pemberangkatan calon jemaah haji menggunakan kapal laut untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 mendatang.
Penegasan itu disampaikan oleh Tenaga Ahli BP Haji, Ichsan Marsha, dalam keterangannya kepada wartawan saat menghadiri kegiatan di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (12/07/2025). Menurutnya, opsi jalur laut bertentangan dengan arah kebijakan BP Haji yang tengah fokus merancang sistem layanan haji yang cepat, efektif, dan terjangkau.
“Betul, BP Haji tidak setuju keberangkatan haji menggunakan kapal laut,” tegas Ichsan.
Pernyataan ini sekaligus menjadi respons atas wacana yang dilontarkan oleh Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, yang sebelumnya menyebut sedang menjajaki kemungkinan penggunaan kapal laut sebagai moda alternatif untuk ibadah umrah dan haji. Usulan tersebut, meski mendapat perhatian publik, dinilai kurang relevan dalam konteks pelayanan haji masa kini yang mengedepankan efisiensi.
Menurut Ichsan, pelayaran laut ke Arab Saudi membutuhkan waktu tempuh yang jauh lebih lama dibandingkan dengan penerbangan udara, sehingga bertentangan dengan upaya BP Haji untuk memangkas masa tinggal jemaah di Tanah Suci dari 40 hari menjadi 30 hari.
“Artinya, usulan menggunakan kapal laut ini akan menggeser keinginan kita di awal tadi, seperti upaya menekan biaya haji dan mengurangi masa tinggal di Tanah Suci,” jelasnya.
Dari sisi pembiayaan, penggunaan kapal laut justru dianggap tidak ekonomis karena akan menambah beban logistik dan operasional selama perjalanan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto juga telah meminta BP Haji agar berinovasi mencari skema yang memungkinkan penurunan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) untuk tahun-tahun mendatang.
Dalam konteks pelayanan modern dan tantangan logistik, BP Haji menilai jalur laut sebagai alternatif pemberangkatan jemaah haji justru berpotensi menjadi kemunduran dari segi pelayanan.
Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang diskusi dengan berbagai pihak, termasuk otoritas Arab Saudi, untuk terus mengevaluasi dan mencari solusi terbaik dalam penyelenggaraan haji di masa depan. Namun BP Haji menekankan bahwa peningkatan layanan dan efisiensi tetap menjadi prioritas utama. []
Diyan Febriana Citra.