PALEMBANG — Sidang lanjutan perkara penembakan terhadap tiga anggota Polsek Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung, kembali menghadirkan fakta baru yang mengejutkan. Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Militer 1-04 Palembang pada Senin (14/07/2025), terdakwa utama, Kopral Dua (Kopda) Bazarsah, mengungkapkan bahwa dirinya telah menjalankan bisnis sabung ayam ilegal sejak tahun 2023 bersama rekannya, Peltu Yun Heri Lubis.
Tidak hanya sekadar sebagai pengelola, Kopda Bazarsah bahkan mengaku meraih keuntungan yang cukup besar dari aktivitas terlarang tersebut.
“Kalau dihitung sekitar Rp 12 juta per bulan. Kalau ada event bisa sampai Rp 35 juta, biasanya saya potong 10 persen dari pemain,” ujar Bazarsah di hadapan majelis hakim.
Pengakuan tersebut menguak sisi lain dari kasus pembunuhan ini. Kegiatan judi sabung ayam yang dijalankan oleh oknum militer ini rupanya telah berlangsung cukup lama dan terorganisasi. Setiap minggu, kegiatan digelar pada hari Senin dan Kamis. Namun, untuk meningkatkan keuntungan, mereka mulai menggelar event khusus dua kali dalam sebulan.
“Yang event itu bisa sampai Rp 35 juta kami dapat. Itu dibagi sama Pak Yun Heri,” lanjutnya. Menurut keterangan Bazarsah, taruhan dalam praktik sabung ayam tersebut bisa mencapai Rp 10 juta hingga Rp 20 juta per pemain, dan jumlahnya melonjak saat event berlangsung.
Bazarsah juga menjelaskan cara mereka mempromosikan kegiatan ini, yakni secara terbatas melalui status WhatsApp. “Enggak di media sosial (TikTok-Instagram), undangannya saya buat di status WhatsApp, kemudian diteruskan oleh pemain yang mau ikut,” jelasnya.
Dalam persidangan sebelumnya, majelis hakim bahkan sempat menegur Kopda Bazarsah karena tertidur saat sidang berlangsung. Ia pun dihukum push-up oleh hakim sebagai bentuk teguran atas sikap tak hormatnya di ruang pengadilan.
Terkait penembakan tiga anggota kepolisian, Bazarsah menyatakan bahwa rencana event sabung ayam sudah disiapkan dua pekan sebelum kejadian tragis tersebut. Hal ini memperkuat dugaan bahwa motif penembakan tidak semata-mata pribadi, melainkan juga berkaitan dengan aktivitas ilegal yang melibatkan banyak pihak.
Perkara ini menambah daftar panjang persoalan disiplin dan pelanggaran hukum oleh oknum aparat negara. Selain menjadi sorotan publik, kasus ini juga menegaskan perlunya reformasi internal dan pengawasan yang ketat di tubuh institusi militer maupun kepolisian. []
Diyan Febriana Citra.