SAMARINDA – Pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2026 mencapai tahap penting setelah DPRD Kaltim dan Pemerintah Provinsi resmi memberikan persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna ke-47 yang berlangsung pada Minggu malam (30/11/2025). Sidang yang dihadiri 37 anggota dewan itu menjadi momentum strategis bagi arah pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Persetujuan tersebut ditandai melalui penandatanganan dokumen oleh Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Sri Wahyuni serta jajaran pimpinan DPRD Kaltim, yakni Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud bersama para wakil ketua: Ekti Imanuel, Ananda Emira Moeis, dan Yenni Eviliana.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Rudy Mas’ud menekankan bahwa kerja bersama antara legislatif dan eksekutif menjadi fondasi kuat dalam menjaga konsistensi pembangunan yang berkelanjutan. Ia menyebut DPRD sebagai pilar demokrasi sekaligus mitra strategis pemerintah daerah. Rudy juga menyampaikan penghargaan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan yang memberikan masukan selama proses penyusunan APBD.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi membangun manusia Kaltim yang unggul dan berdaya saing,” tegasnya.
Rudy menuturkan bahwa APBD 2026 dirancang untuk menjawab tantangan pemerataan kesejahteraan serta memperkuat posisi Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN). Fokus anggaran diarahkan untuk peningkatan kualitas SDM, perluasan akses layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penanganan kemiskinan ekstrem.
Sejalan dengan itu, arah kebijakan pembangunan juga menitikberatkan pada pembentukan ekonomi hijau yang inklusif, peningkatan infrastruktur dasar, penurunan emisi karbon, hingga percepatan reformasi birokrasi untuk memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi menargetkan agar setiap program dapat memberikan dampak yang lebih merata bagi seluruh kabupaten/kota.
Badan Anggaran DPRD Kaltim melaporkan bahwa total nilai APBD 2026 yang disepakati mencapai Rp15,15 triliun. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp14,25 triliun, terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp10,75 triliun serta pendapatan transfer Rp3,13 triliun.
Sementara itu, belanja daerah ditetapkan senilai Rp15,15 triliun. Belanja operasi menjadi komponen terbesar dengan anggaran Rp8,16 triliun, meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Adapun belanja modal mencapai Rp1,06 triliun, dialokasikan untuk pembangunan sarana fisik seperti gedung, jalan, irigasi, dan berbagai fasilitas publik.
Porsi signifikan juga dialokasikan untuk belanja transfer kepada kabupaten/kota dan bantuan keuangan yang bernilai Rp5,89 triliun. Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen pemerataan pembangunan antarwilayah di Kaltim. Selain itu, pemerintah menyiapkan belanja tidak terduga sebesar Rp33,93 miliar untuk mengantisipasi keadaan darurat.
Rudy berharap hubungan konstruktif antara legislatif dan eksekutif terus terjaga sehingga implementasi program pembangunan dapat berjalan efektif.
“Harapan bersama, sinergi ini semakin erat demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Setelah tahap persetujuan ini, rancangan APBD 2026 akan dikirimkan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk evaluasi sebelum resmi ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda). Gubernur kembali menutup pidatonya dengan ajakan kepada masyarakat untuk terus mengawal proses pembangunan daerah.
“Semoga upaya yang kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita semua. Mari bersama-sama membangun Kaltim sukses untuk generasi emas,” pungkasnya. []
Diyan Febriana Citra.