PONTIANAK – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kembali melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Barat (Kalbar) memicu respons cepat pemerintah pusat. Melalui koordinasi intensif antarlembaga, upaya penanggulangan dilakukan secara masif dari darat hingga udara.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, melakukan kunjungan kerja ke Kalbar pada Jumat (01/08/2025), sebagai bentuk penguatan koordinasi lapangan dan percepatan penanganan bencana. Ia didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisol Nurofiq, Gubernur Kalbar Ria Norsan, serta Pangdam Tanjungpura.
Dengan menumpangi helikopter, Suharyanto meninjau sejumlah wilayah terdampak. Hasil pemantauan udara menunjukkan masih maraknya titik api aktif di beberapa kabupaten, termasuk Ketapang yang mencatat luas lahan terbakar tertinggi. Berdasarkan data per 31 Mei 2025, total area terdampak karhutla di Kalbar telah mencapai 1.149,02 hektare.
Dalam rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kantor Gubernur Kalbar, Suharyanto menekankan pentingnya kerja kolektif dari seluruh elemen pemerintah dan masyarakat dalam menanggulangi karhutla.
“Saya minta dibentuk satu tim yang beranggotakan 50 babinsa dari setiap kodim, apabila kurang bisa ditambahkan anggota dari Polda. Karena saya dengar laporan, lahan yang sudah dipadamkan heli water-bombing, malamnya dibakar kembali,” ujar Suharyanto.
Dukungan dari BNPB pun terus ditingkatkan. Dalam operasi darat dan udara, lembaga ini mengerahkan dua helikopter water-bombing, dua helikopter patroli, serta dua pesawat Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Sejak 30 Juli hingga 5 Agustus 2025, juga dikerahkan satu pesawat tambahan, Cessna Caravan, untuk memperkuat upaya penyemaian awan.
BMKG mencatat hujan ringan di beberapa daerah seperti Singkawang, Sanggau, dan Pontianak. Meski belum ada asap lintas batas yang terdeteksi, kewaspadaan tetap tinggi karena musim kemarau belum mencapai puncaknya.
Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pentingnya langkah hukum untuk mencegah pembakaran lahan secara ilegal.
“Kami mohon ke Pangdam dan Kapolda agar tak segan-segan melakukan tindakan hukum yang diperlukan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada lagi masyarakat yang hendak membuka lahan dengan cara membakar,” ucapnya.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati turut hadir dalam kunjungan tersebut bersama jajaran kepala daerah kabupaten/kota se-Kalbar. Keterlibatan aktif TNI, Polri, serta berbagai unsur kementerian dan lembaga menjadi bukti bahwa penanganan karhutla tidak hanya dilakukan secara parsial, tetapi melalui sinergi nasional yang menyeluruh.
Dengan kombinasi strategi pemadaman langsung, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum, pemerintah berharap kasus karhutla tidak semakin meluas menjelang puncak kemarau tahun ini. []
Diyan Febriana Citra.