MEDAN – Polemik pengembalian bantuan kemanusiaan berupa 30 ton beras dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Kota Medan terus menuai perhatian publik. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menegaskan bahwa mekanisme penerimaan bantuan dari pihak asing harus mengikuti ketentuan dan jalur resmi yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menyatakan, persoalan tersebut akan ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan alur dan status bantuan yang sempat dikembalikan oleh Pemerintah Kota Medan.
Saat ditemui di Kantor Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Jumat (19/12/2025), Bobby menyampaikan bahwa bantuan tersebut sebelumnya telah diterima langsung oleh Wali Kota Medan. Namun, pihaknya masih akan melakukan pengecekan lanjutan terkait mekanisme dan keputusan pengembalian bantuan tersebut.
“Nah, kemarin Pak Wali sudah menerima secara langsung. Nanti kita akan cek,” kata Bobby.
Bobby menjelaskan, jika bantuan tersebut merupakan skema kerja sama antarpemerintah atau Government to Government (G2G), maka penyalurannya seharusnya dikelola melalui pemerintah pusat. Hal ini bertujuan agar distribusi bantuan dapat diatur secara merata dan sesuai kebutuhan wilayah terdampak bencana.
“Kalau ini Government to Government (G2G), tentunya baiknya negara ke negara ya. Biar negara nanti yang membagikan. Artinya apakah nanti memang seluruhnya untuk Sumut. Apakah ada untuk Aceh, Sumbar, biar pemerintah pusat,” sambungnya.
Lebih lanjut, Bobby menyampaikan bahwa pemerintah daerah juga perlu berhati-hati apabila bantuan berasal dari kelompok, lembaga, atau asosiasi yang menggunakan bendera negara asing. Dalam kondisi tersebut, diperlukan kejelasan regulasi dan izin agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.
“Tapi kalau kelompok atau asosiasi yang ada berbendera luar, nanti coba kita tanyakan lagi apakah diperkenankan, diperbolehkan, untuk diterima langsung oleh pemerintah daerah,” ujar Bobby.
Sebelumnya, Wali Kota Medan Rico Waas mengumumkan bahwa pihaknya memutuskan untuk mengembalikan bantuan beras sebanyak 30 ton dari Uni Emirat Arab. Keputusan tersebut diambil setelah adanya koordinasi dengan pemerintah pusat serta mempertimbangkan regulasi yang berlaku terkait penerimaan bantuan asing.
“Kami kembalikan kepada Uni Emirat Arab,” kata Rico saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025).
Rico menjelaskan bahwa pengembalian bantuan dilakukan karena belum adanya keputusan resmi dari pemerintah pusat untuk menerima bantuan dari luar negeri dalam penanganan bencana di Sumatera Utara.
“Jadi, kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima,” ucap Rico Waas.
Ia menambahkan, keputusan tersebut juga berkaitan dengan adanya teguran dari pemerintah pusat serta Gubernur Sumatera Utara. Meski demikian, Rico tidak merinci lebih jauh bentuk teguran tersebut dan hanya menegaskan bahwa seluruh proses telah dikonsultasikan dengan instansi terkait.
“Intinya adalah memang kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kami ke BNPB, Kementerian Pertahanan, memang melalui koordinasi kami semua, ini tidak diterima,” ucap Rico Waas.
Di sisi lain, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa sejumlah kepala negara telah menyampaikan niat untuk mengirimkan bantuan bagi wilayah terdampak bencana di Sumatera. Namun, pemerintah Indonesia menilai bahwa penanganan bencana masih dapat dilakukan secara mandiri.
“Saya ditelepon banyak pimpinan, kepala negara yang ingin kirim bantuan. Saya bilang ‘terima kasih concern Anda, kami mampu’. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).
Pemerintah menegaskan bahwa koordinasi lintas lembaga tetap menjadi kunci utama agar bantuan kemanusiaan, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat disalurkan secara tepat sasaran tanpa melanggar aturan yang berlaku. []
Diyan Febriana Citra.