BITUNG – Upaya memperkuat konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah kepulauan, terus menjadi perhatian pemerintah. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan penyaluran kuota bahan bakar minyak (BBM), termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT/BBM subsidi), bagi moda transportasi umum yang berperan penting dalam melayani mobilitas masyarakat lintas pulau dan lintas provinsi.
Kebijakan tersebut disampaikan Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat ditemui di Pelabuhan Bitung, Sulawesi Utara, Selasa (06/01/2026) malam. Ia menilai angkutan umum berkapasitas besar, terutama kapal laut yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero), memiliki peran strategis dalam menjangkau wilayah-wilayah yang tidak mudah diakses melalui jalur darat.
“Ini menjadi prioritas karena ini salah satu penguatan untuk pelayanan masyarakat di wilayah daerah kepulauan, lintas kabupaten-provinsi yang sulit untuk ditempuh dengan angkutan darat,” kata Wahyudi.
Menurut Wahyudi, keberadaan transportasi laut tidak hanya menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat di kawasan kepulauan, tetapi juga menjadi solusi pemerataan layanan publik. Dalam kondisi geografis Indonesia yang didominasi wilayah perairan, kapal penumpang berfungsi sebagai penghubung utama antarpulau, baik untuk kebutuhan ekonomi, sosial, maupun pelayanan dasar masyarakat.
Selain faktor aksesibilitas, efisiensi biaya perjalanan turut mendorong meningkatnya minat masyarakat menggunakan transportasi laut. Wahyudi menilai, dibandingkan moda transportasi udara, kapal laut menawarkan alternatif perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat luas.
“Ini (kapal Pelni) menjadi pilihan bagi masyarakat yang benar-benar ingin menikmati perjalanan serta ingin mendapatkan saving dari biaya, dibandingkan (berpergian) dengan menggunakan pesawat udara,” ujar dia.
Sebagai bentuk dukungan konkret, BPH Migas telah menetapkan kuota BBM subsidi untuk kapal penumpang PT Pelni pada tahun ini sebesar 181.431 kiloliter. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sekitar dua persen dibandingkan realisasi pemanfaatan BBM subsidi pada 2025 yang mencapai 177.930 kiloliter. Kenaikan kuota ini mencerminkan antisipasi pemerintah terhadap peningkatan kebutuhan operasional transportasi laut seiring dengan meningkatnya mobilitas masyarakat.
“Kesiapan BPH Migas memberikan kuota tahun 2026 setahun 181.431 kiloliter. Artinya, dalam rangka kebutuhan bulan-ke-bulan itu nanti ada prognosa, dan prognosa ini kita integrasikan dengan Pertamina Patra (Niaga) sebagai badan usaha pelaksana penugasan,” kata Wahyudi.
Ia menjelaskan bahwa pengelolaan kuota BBM subsidi dilakukan secara terencana dan terukur. BPH Migas bersama Pertamina Patra Niaga terus melakukan proyeksi kebutuhan secara berkala agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran, sekaligus menjamin kelancaran operasional angkutan umum nasional.
Wahyudi berharap peningkatan kuota BBM subsidi tersebut dapat berdampak langsung pada peningkatan kinerja dan kualitas layanan transportasi publik, khususnya kapal penumpang Pelni. Dengan dukungan pasokan energi yang memadai, pelayanan kepada masyarakat diharapkan semakin optimal, aman, dan berkelanjutan.
“Semoga layanan PT Pelni dengan pemanfaatan BBM subsidi yang telah disiapkan oleh pemerintah dapat berjalan dengan lancar. Kalau (nanti) memang ada perubahan (rute dan kebutuhan kuota baru), BPH selalu ingin dan siap mendukung atas perubahan tersebut dan (pastikan) BBM subsidi optimal untuk masyarakat,” ujar Wahyudi.
Ke depan, BPH Migas menegaskan akan terus menyesuaikan kebijakan penyaluran BBM subsidi dengan kebutuhan riil di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas nasional sekaligus memastikan kehadiran negara dalam menjamin akses transportasi yang adil dan terjangkau bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. []
Diyan Febriana Citra.