SERANG – Bupati Serang, Ratu Rachmatuzakiyah, menegaskan perlunya kolaborasi lintas pemerintahan dalam menangani berbagai persoalan lingkungan dan infrastruktur di wilayahnya. Dalam forum kunjungan kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani ke Banten, Senin (14/07/2025), Zakiyah menyampaikan sejumlah keluhan strategis yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang.
Berbicara di hadapan Ketua MPR, Gubernur Banten Andra Soni, dan anggota DPR RI Annisa Mahesa di Pendopo Gubernur Banten, Kota Serang, Zakiyah menyoroti praktik galian pasir ilegal yang beroperasi di wilayahnya. Ia menjelaskan, sebagian besar pelaku usaha mengajukan izin untuk kawasan permukiman, namun ternyata melakukan aktivitas penggalian pasir yang merusak lingkungan.
“Di Kabupaten Serang banyak galian pasir, Pak. Saya pernah turun langsung ke lapangan. Izin mereka untuk permukiman, tapi kenyataannya untuk galian,” ujar Zakiyah.
Menurutnya, izin-izin tersebut dikeluarkan pemerintah pusat, sehingga diperlukan evaluasi menyeluruh dan dukungan dari tokoh nasional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut secara tuntas. Ia menambahkan bahwa dampaknya sudah terasa secara nyata, mulai dari kerusakan jalan hingga meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.
Selain persoalan tambang, Bupati Zakiyah juga mengangkat isu keterbatasan layanan kesehatan di kawasan industri Cikande. Dengan jumlah penduduk sekitar 350 ribu jiwa, wilayah tersebut dinilai mendesak untuk segera memiliki rumah sakit sendiri.
“Kami mohon dukungan agar bisa membangun rumah sakit di Kecamatan Cikande. Kebutuhannya mendesak sekali,” katanya.
Persoalan klasik lain yang diungkap Zakiyah adalah pencemaran sungai yang sudah berlangsung puluhan tahun. Ia menyebutkan, air sungai di Kabupaten Serang kini berwarna hitam akibat limbah industri, dan belum pernah mengalami perbaikan kondisi meskipun telah berlangsung selama beberapa dekade.
“Dari saya kecil sampai sekarang, air sungai kami tidak pernah kembali jernih. Sudah hitam. Limbah pabrik jadi penyebab utamanya,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Banten Andra Soni mengakui bahwa keterbatasan wewenang menjadi kendala dalam penanganan sungai dan kawasan industri yang terhubung dengan wilayah kabupaten. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan agar permasalahan tidak terus berlarut-larut.
“Memang untuk sungai dan limbah di kawasan industri ini perlu kerja sama semua pihak. Pemprov dan Pemkab punya keterbatasan,” jelas Andra.
Sementara itu, Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan siap menjadi penghubung aspirasi daerah kepada pemerintah pusat. Ia juga menilai Gubernur Banten sebagai sosok yang terbuka dan mudah diajak bekerja sama.
“Kalau ada kesulitan, sampaikan saja ke Pak Gubernur. Saya siap bantu jadi mediator jika itu masuk akal,” tutur Muzani.
Langkah koordinatif ini diharapkan menjadi awal dari penyelesaian jangka panjang terhadap permasalahan struktural yang dihadapi Kabupaten Serang, terutama terkait lingkungan, kesehatan, dan infrastruktur. []
Diyan Febriana Citra.