BANDA ACEH – Pemerintah melalui Kementerian Sosial mulai mematangkan langkah antisipatif dalam penanganan dampak bencana alam melalui skema bantuan sosial adaptif kebencanaan. Skema ini dirancang untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan berkelanjutan, terutama pada fase tanggap darurat hingga pemulihan awal.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan simulasi kebutuhan anggaran bansos adaptif kebencanaan yang secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp 2 triliun. Dari total kebutuhan tersebut, sekitar Rp 600 miliar telah siap disalurkan dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan Gus Ipul saat menghadiri rapat koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Banda Aceh, Aceh, Sabtu (10/01/2026).
“Kami sudah simulasi, kita sudah siapkan dana-dananya, untuk kebutuhan ahli waris dan korban luka ada Rp 17 miliar lebih, untuk kebutuhan jaminan hidup lebih dari Rp 326 miliar, kemudian isian huntara dan huntap sudah kami siapkan Rp 169 miliar, dan pemberdayaan ekonomi kami sudah ada siap Rp 141 miliar,” kata Gus Ipul.
Menurut dia, simulasi anggaran tersebut disusun berdasarkan pengalaman penanganan berbagai bencana sebelumnya, termasuk kebutuhan paling mendesak yang biasanya muncul di lapangan. Bantuan tidak hanya difokuskan pada aspek kemanusiaan jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi keluarga terdampak.
“Dari simulasi ini sebenarnya kebutuhannya Rp 2 triliun, tetapi yang sudah siap sekarang untuk disalurkan lebih dari 600 miliar,” sambung dia.
Gus Ipul menjelaskan bahwa rencana anggaran bansos adaptif kebencanaan tersebut telah dilaporkan kepada Kementerian Keuangan. Selain itu, Kemensos juga mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana agar penyaluran bantuan dapat berjalan sesuai mekanisme lintas kementerian dan lembaga.
“Kami sudah lapor kepada Kementerian Keuangan, nanti memohon persetujuan Pak Mendagri, insyaallah pada tahap berikutnya akan dicukupi kebutuhan-kebutuhan dana untuk bansos adaptif kebencanaan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Kemensos juga menyiapkan bantuan khusus bagi keluarga korban bencana yang menempati hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap). Bantuan tersebut berupa isian rumah senilai Rp 3 juta per keluarga, yang diharapkan dapat membantu keluarga terdampak memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga setelah kehilangan tempat tinggal.
“Untuk keluarga yang tinggal di hunian sementara atau hunian tetap, yaitu untuk isian rumah Rp 3 juta,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan dukungan pemberdayaan ekonomi bagi keluarga terdampak bencana. Program ini bertujuan mempercepat pemulihan penghidupan masyarakat melalui bantuan usaha berbasis asesmen lapangan.
“Nanti ditindaklanjuti dengan dukungan pemberdayaan untuk pemulihan ekonomi, tentu nanti berdasarkan hasil asesmen sebesar Rp 5 juta per keluarga, yang tadi juga per keluarga,” sambung dia.
Tak hanya itu, Kemensos turut menyiapkan jaminan hidup berupa bantuan uang makan yang diberikan selama tiga bulan kepada setiap keluarga korban bencana. Skema ini diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan keluarga di masa awal pemulihan.
“Sementara ada dukungan jaminan hidup untuk pembelian lauk pauk sebesar Rp 450 ribu per hari per orang selama tiga bulan,” tuturnya.
Dengan skema bansos adaptif kebencanaan ini, pemerintah berupaya menghadirkan perlindungan sosial yang lebih responsif terhadap risiko bencana, sekaligus memastikan proses pemulihan pascabencana berjalan lebih terintegrasi dan berkeadilan. []
Diyan Febriana Citra.