SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud atau akrab disapa Hamas mengungkapkan adanya pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang berimbas besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025–2026.
Hal tersebut disampaikannya usai Rapat Paripurna ke-37 DPRD Kaltim pada Selasa (23/9/2025). Hamas menyebut, informasi terkait pemotongan DBH itu diperoleh langsung dari Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, yang hadir dalam rapat tersebut.
“Ternyata memang ada potongan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), 2025–2026 untuk Kaltim hampir Rp4,6 triliun,” ujar Hamas saat diwawancarai selepas rapat.
Ia menambahkan, nilai pengurangan tersebut bukan jumlah yang kecil dan akan berdampak langsung pada program-program pembangunan yang sudah direncanakan. “Ini berdampak terhadap APBD, karena besar tuh, Rp4,6 triliun itu besar, satu kabupaten mungkin,” terangnya.
Menurut Hamas, kondisi ini membuat Pemerintah Provinsi Kaltim harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan. Ia menekankan perlunya evaluasi mendalam untuk membedakan program yang mendesak dengan yang bisa ditunda agar anggaran tetap tersalurkan secara tepat.
Sebelumnya, kabar terkait pemotongan DBH sempat menimbulkan ketidakpastian dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Perbedaan pandangan muncul karena belum adanya kejelasan dari pusat mengenai skema pemangkasan tersebut.
Dalam Rapat Paripurna itu, Fraksi Partai Gerindra meminta pemerintah daerah menjelaskan upaya konkret dalam meningkatkan penerimaan transfer dari pemerintah pusat, terutama DBH yang mengalami penurunan 6,97 persen.
Fraksi Partai Golkar turut menyuarakan pentingnya pengoptimalan sumber pendapatan sah daerah sesuai regulasi yang berlaku untuk memperkuat APBD. Sementara fraksi-fraksi lain menekankan kejelasan mengenai DBH karena anggaran tersebut sangat berpengaruh pada realisasi berbagai program pembangunan yang telah dirancang.
Menanggapi beragam pandangan tersebut, Hamas menyebut hal itu sebagai bagian dari mekanisme wajar di parlemen. “Masing-masing fraksi sudah menyampaikan pandangannya. Sudah kita simak dan dengar bersama, pada dasarnya ada masukan untuk pemerintah, saya rasa itu wajarlah,” tegasnya.
Pemangkasan DBH sebesar Rp4,6 triliun ini diperkirakan akan memaksa Pemprov Kaltim melakukan penyesuaian signifikan, termasuk kemungkinan pergeseran alokasi anggaran. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keseimbangan keuangan daerah di tengah keterbatasan fiskal.[]
Putri Aulia Maharani