SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memperkuat standar keamanan pangan bagi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan meningkatkan pengawasan terhadap seluruh dapur penyedia katering yang menyuplai makanan untuk pelajar. Upaya ini dipimpin langsung oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim yang menegaskan bahwa langkah preventif harus menjadi prioritas untuk mencegah potensi gangguan kesehatan pada siswa.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan pihaknya kini mengirimkan tim khusus untuk melakukan inspeksi ke berbagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Tentu kita menurunkan tim untuk melakukan inspeksi guna memitigasi ke depan agar para siswa tak dirugikan,” kata Jaya Mualimin di Samarinda, Sabtu (22/11/2025).
Sesuai kebijakan terbaru yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor 400.7.11/3554/DINKES/2025, setiap dapur penyedia katering MBG diwajibkan memiliki Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikasi tersebut menjadi syarat mutlak bagi dapur yang ingin beroperasi dalam program ini, terutama mengingat layanan yang mereka berikan menyangkut ribuan pelajar di seluruh Kaltim.
Jaya menegaskan sertifikasi bukanlah perkara formalitas semata. Menurutnya, SLHS adalah instrumen penting yang relevan untuk menjamin bahwa proses pengolahan makanan berlangsung tanpa kontaminasi bakteri, bahan kimia, maupun faktor lain yang berpotensi menimbulkan keracunan massal.
“Upaya preventif ini sangat krusial mengingat risiko keracunan massal bisa terjadi kapan saja, jika prosedur keamanan pangan diabaikan oleh penyedia jasa,” ungkapnya.
Tim pemeriksa yang dikerahkan Dinkes Kaltim terdiri dari petugas kesehatan lingkungan serta ahli gizi. Mereka melakukan pengecekan komprehensif mulai dari sumber air bersih, sanitasi peralatan memasak, alur pembuangan limbah, hingga ventilasi ruangan. Bahkan, rantai pasok bahan baku menjadi salah satu aspek penting yang diawasi, meliputi proses pembelian bahan di pasar hingga penyimpanan di ruang pendingin untuk menjaga kesegarannya.
Dinkes Kaltim juga melibatkan puskesmas dan rumah sakit setempat untuk membentuk sistem respons cepat jika ditemukan gejala keracunan atau gangguan kesehatan lain pada para pelajar. Koordinasi lintas fasilitas kesehatan ini dianggap penting agar penanganan dapat dilakukan secara cepat dan sesuai standar medis.
Selain melakukan pengawasan teknis, pemerintah provinsi juga mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor tata boga. Para juru masak diberikan berbagai pelatihan, termasuk cara mencuci bahan makanan yang benar, penggunaan peralatan higienis, dan metode memasak yang mempertahankan nilai gizi.
Meski pelaksanaan program MBG berada di bawah Badan Gizi Nasional (BGN), Dinkes Kaltim menegaskan bahwa mereka tetap memikul tanggung jawab moral untuk memastikan kualitas konsumsi pelajar tetap aman. Hal ini diperkuat dalam forum pembahasan pengawasan Undang-Undang Kesehatan yang turut dihadiri Komite III DPD RI baru-baru ini.
Jaya berharap masyarakat ikut berperan sebagai pengawas eksternal dengan melaporkan setiap dugaan pelanggaran keamanan pangan. Menurutnya, keterlibatan publik dapat mempercepat penindakan dan memperkuat kualitas pelaksanaan program MBG di sekolah-sekolah. Program ini, kata dia, hanya dapat berjalan maksimal jika seluruh pihak bersinergi menjaga kebersihan dan keamanan pangan untuk anak-anak di Kaltim. []
Diyan Febriana Citra.