BANDA ACEH – Upaya pemulihan Aceh pascabencana terus mendapat perhatian serius dari DPR RI. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad kembali memimpin rapat koordinasi lintas lembaga guna memastikan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terarah, terukur, dan tepat sasaran. Rapat tersebut mempertemukan Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana DPR RI (Galapana) dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dari unsur pemerintah.
Rapat koordinasi berlangsung di Banda Aceh, Aceh, pada Sabtu (10/01/2026). Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rapat sebelumnya yang digelar pada Selasa (30/12/2025) dan juga dipimpin oleh Dasco. Dalam rapat lanjutan ini, fokus pembahasan diarahkan pada tindak lanjut konkret atas kesepakatan dan rekomendasi yang telah dihasilkan sebelumnya.
Sejumlah pimpinan dan anggota DPR RI turut hadir dalam rapat tersebut. Dari Satgas Galapana DPR RI, tampak Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Nazaruddin Dek Gam, Wakil Ketua Komisi IV DPR Abdul Wachid, Wakil Ketua Komisi V DPR Andi Iwan Darmawan, serta Anggota Komisi VI DPR Kawendra Lukistian. Kehadiran para pimpinan lintas komisi ini mencerminkan keseriusan DPR dalam mengawal pemulihan Aceh dari berbagai aspek, mulai dari infrastruktur, kesehatan, hingga pemulihan ekonomi.
Dari unsur pemerintah, rapat dihadiri jajaran menteri dan pejabat tinggi negara. Mereka antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga menjabat Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Pemerintah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, serta sejumlah pejabat strategis lainnya dari BNPB, BPKP, BUMN, hingga Kepolisian.
Rapat dimulai sekitar pukul 10.18 WIB. Dalam sambutannya, Dasco menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi wadah untuk mendengarkan laporan perkembangan lapangan sekaligus menyelaraskan langkah DPR dan pemerintah. Menurutnya, hasil koordinasi yang terintegrasi sangat penting agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi tidak berjalan parsial.
“Saya minta kepada Bapak TA Khalid selaku koordinator posko di satgas DPR RI untuk menyampaikan beberapa laporan,” ujar Dasco membuka rapat.
Ia menambahkan, Satgas Galapana DPR RI akan merangkum seluruh hasil koordinasi dan menyerahkannya kepada Satgas pemerintah sebagai bahan pengambilan keputusan lanjutan. DPR, kata Dasco, berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memastikan aspirasi masyarakat terdampak bencana benar-benar terakomodasi dalam kebijakan pemulihan.
Rapat koordinasi ini juga menjadi forum evaluasi atas berbagai program bantuan yang telah berjalan, termasuk penanganan darurat, pemulihan layanan publik, hingga rencana pembangunan kembali infrastruktur yang rusak. Dengan keterlibatan banyak kementerian dan lembaga, diharapkan proses pemulihan Aceh dapat berlangsung lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Melalui rapat lanjutan ini, DPR dan pemerintah menegaskan komitmen bersama untuk tidak membiarkan Aceh berjuang sendiri menghadapi dampak bencana. Sinergi lintas lembaga dinilai menjadi kunci agar pemulihan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mampu mengembalikan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. []
Diyan Febriana Citra.

